Hutan Adat Rantau Kermas Merangin Raih Penghargaan Kalpataru

Hutan Adat Rantau Kermas Merangin Raih Penghargaan Kalpataru
Foto Udara - Hutan Adat Desa Rantau Kermas. (Foto/WARSI)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Kelompok pengelola hutan adat Depati Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi mendapatkan penghargaan Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencananya penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden RI pada Pembukaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan pada 11 Juli 2019, kata Kepala Desa Rantau Kermas Hasan Apede dihubungi dari Jambi, Kamis (4/7).

Warga di sana mengaku bangga dan bahagia karena hutan adat yang awalnya mereka kelola untuk mempertahankan tata guna air dan mencegah bahaya longsor di sekitar desa mendapatkan penghargaan dari Presiden RI.

"Kami mengelola kawasan itu secara arif dengan nilai-nilai adat kami, karena memang kawasan desa kami berada dilingkung bukit, jika kami salah kelola maka bencana yang datang dan kini dengan adanya penghargaan ini menjadi nilai tambah dan penyemangat kami untuk terus menjaga hutan adat kami," kata Hasan Apede.

Secara geografis, desa yang berada pada ketinggian 900-1800 meter dari permukaan laut, memiliki bentang alam perbukitan dan pergunungan serta lembah dengan sejumlah anak sungai yang memberikan pemandangan eksotik di wilayah itu.

Puncak tertinggi di desa ini merupakan Gunung Masurai dan dilembahnya menghampar danau yang indah yang dikenal dengan danau Depati Empat dan tidak hanya itu saja dengan topografi ini mengharuskan masyarakat arif dalam mengelola sumber daya alamnya.

Hasan Apede mengatakan, karena sejak zaman dahulu diturunkan dari generasi ke generasi untuk melindungi kawasan terutama daerah hulu air dan daerah lereng perbukitan. Tata kelola lahan sangat menyesuaikan dengan kontur dan kondisi alam, areal persawahan di daerah lembah dan perbukitan yang tidak terlalu curam menjadi areal agroforest sedangkan yang curam dan hulu air ditetapkan sebagai daerah terlarang untuk alih fungsi.

Komitmen baik dalam menjaga kelestarian dan pengelolaan kawasan hutan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bahaya longsor dimana awalnya perlindungan kawasan hutan itu hanya disepakati secara lisan saja namun secara tertulis perlindungan kawasan dengan sebutan Hutan Adat baru dilakukan pada 2000.

Pada saat itu masyarakat Rantau Kermas menyepakati Peraturan Desa (Perdes) Nomor 01/Kades/RK/3/2000 tentang kelompok pengelola, sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Perdes yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2000, hingga kini masih berlaku di masyarakat dimana peraturan desa ini jadi dasar pengajuan hak kelola hutan kepada Bupati Merangin saat itu.

Butuh waktu panjang dan pengulangan usulan supaya hutan adat Rantau Kemas yang juga kawasan penyangga TNKS ini diakui Bupati. Pengakuan Bupati datang melalui SK No.146/DISBUNHUT/2015, yang menetapkan areal seluas 130 hektare yang berada di dua lokasi sebagai Hutan Adat Desa Rantau Kermas. (RED)