Soal Pajak Daerah ke Muarojambi, Manajemen O-Parking Mengaku Tak Tahu

Soal Pajak Daerah ke Muarojambi, Manajemen O-Parking Mengaku Tak Tahu
Ary Priadi, Sit Manager O-parking (Romi/Brito.id)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Pengelola Parkir berbayar di Universitas Jambi (Unja) disebut belum melakukan kewajibannya membayar pajak daerah ke Pemkab Muarojambi. 

Parkir berbayar di Unja dengan brand O-parking dikelola oleh pihak ketiga yakni PT Lima Anak Bangsa.

Ary Priadi, Sit Manager O-parking saat dikonfirmasi BRITO.ID mengaku terkejut terhadap persoalan ini. Dia mengaku belum tahu kalau pihaknya selaku pengelola berkewajiban mengeluarkan pajak daerah ini

"Saya tidak tahu kalau ada sosialisasi dari Pemda Muarojambi soal pajak ini," kata Ary, Kamis (11/7/2019).

Perihal surat yang dilayangkan oleh pihak Pemkab, Ary mengatakan memang sudah menerimanya. Namun baru satu surat yang diterima.

"Kalau surat memang ada kita terima kemaren sekitar tanggal 2 Juli," katanya.

Namun selaku investor yang menanamkan modalnya di Muarojambi, pihaknya tentu akan menghargai Pemerintah setempat. Ary akan melaporkan perihal ini ke Direksi Pusat untuk tindakan selanjutnya.

"Saya akan berkoordinasi dan minta pendapat sama penasehat hukum dan pihak Direksi di pusat. Setelah itu baru saya bisa menentukan langkah selanjutnya. Karena ini ranahnya sudah ke publik jadi harus ada izin direksi dan lawyer," kata dia.

Terpisah, Zuhri Kabid Pajak II Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menyebut pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan melayangkan surat ke pengelola O-parking.

"Kita sudah sosialisasi pada bulan Januari lalu. Saat itu kita sosialisasi dan diterima oleh Bussines Development O-parking dan kita langsung memaparkan perihal pajak daerah ini ke mereka," kata Zuhri.

Zuhri mengaku pihaknya melaksanakan pemungutan pajak daerah ini sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mereka di BPPRD. Sesuai Perda No 18 Tahun 2016, pihak pengelola O-parking wajib mengeluarkan pajak daerah sebesar 30 persen dengan menggunakan sistem Self Assesment (penghitungan sendiri).

"Sesuai Perda tersebut kita jalankan tahapan-tahapan mulai dari sosialisasi hingga melayangkan surat ke mereka. Kita berharap mereka bisa kooperatif dan menjalankan kewajibannya kepada daerah," pungkasnya. (RED)

Kontributor : Romi R