Wakapolda Maluku Dimutasi, IPW Sebut Karena "Bermain" di Pilkada
Kapolri Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin. Hal tersebut tertuang dalam Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Lalu menggantikannya dengan Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Dirtipikor Polri.
Brito.ID
BRITO.ID - JAKARTA - Kapolri Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin. Hal tersebut tertuang dalam Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Lalu menggantikannya dengan Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Dirtipikor Polri.
Mendapati hal tersebut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mengaitkan dengan penyelanggaraan Pilkada, di mana ia menyatakan Brigjen Hasanuddin mendukung salah satu pasangan calon peserta Pilkada.
“Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Kapolri Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas mencopot Wakapolda Maluku Brigjen pol Hasanuddin yang sudah berkampanye untuk mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub 2018,” ujar Neta S Pane dalam keterangannya yang diterima Okezone, Kamis (21/6/2018).
Neta menilai, adanya sikap pemihakan Brigjen Hasanuddin terhadap Murad Ismail tak terlepas dari perkawanan mereka yang sama-sama Akpol 1985.
“Tapi ketika Hasanuddin membawa bawa institusi Polri agar mendukung Murad ini jelas pelanggaran terhadap UU Polri,” ucapnya.
Bahkan, kata Neta, IPW sudah membentuk sebuah tim untuk memantau netralitas pihak Polri dalam meyambut perhelatan Pilkada serentak 2018 mendatang.
“Sebab cukup banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama dari Sumut, Jabar, Kaltim, dan Maluku. Meskipun di Sumut tidak ada polisi yang ikut pilgub tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat dan IPW sedang mengumpulkan bukti buktinya,” terang dia.
Selain itu, Neta berharap agar Kapolri Jendral Tito Karnavian bisa terus menjaga netralitas anggota selama pilkada mendatang. Agar bisa bersifat netral tanpa menyatakan sikap mendukung paslon tertentu.
“IPW berharap Kapolri senantiasa bisa menjaga netralitas kepolisian selama pilkada, sehingga jika ada polisi, bahkan Kapolda sekalipun bersikap "menggadaikan" institusinya untuk mendukung Paslon tertentu di pilkada, Kapolri jangan segan segan untuk mencopotnya. IPW dan masyarakat akan mendukung dan berada di belakang Kapolri,” pungkasnya.
Surat Telegram mutasi Wakapolda Maluku tersebar di kalangan media.
