Tindak Lanjut Evaluasi Plt Kadis PUPR Bungo, Publik Soroti Swakelola: "Buka Data, Jangan Tidak Transparan"

BRITO.ID, BERITA BUNGO — Desakan agar kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo, Dwi Herwindo, S.T., dievaluasi semakin menguat.

Tidak hanya menyangkut capaian kinerja dan serapan anggaran, perhatian publik kini juga mengarah pada transparansi sejumlah kegiatan swakelola yang berada di lingkungan Dinas PUPR Bungo.

Tokoh masyarakat Bungo meminta Dinas PUPR membuka data kegiatan swakelola kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk memastikan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran daerah dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

“Masukan, Dinas PUPR terkesan menutupi kegiatan swakelola, tidak transparan, di Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan. Banyak penyimpangan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.

Ia juga mendesak Dinas PUPR tidak tertutup terhadap informasi mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.

“Masyarakat mendesak PUPR membuka data kegiatan tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, keterbukaan data menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja PUPR. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan secara swakelola, berapa nilai anggarannya, lokasi pekerjaan, volume pekerjaan, sumber material, hingga progres dan realisasi anggarannya.

Apalagi, kegiatan swakelola yang berada di bidang Cipta Karya, Bina Marga maupun Pengairan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, evaluasi terhadap Plt Kadis PUPR Bungo jangan hanya melihat laporan administratif di atas kertas, tetapi juga harus menguji pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Kalau memang semua kegiatan sudah dilaksanakan sesuai aturan, buka saja datanya. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi dan tidak muncul prasangka,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat juga meminta Bupati Bungo menindaklanjuti evaluasi kinerja Plt Kadis PUPR. Jika dari hasil evaluasi ditemukan kinerja yang tidak mencapai target atau lemahnya pengawasan, Bupati diminta tidak ragu melakukan penyegaran pimpinan.

Sorotan terhadap transparansi kegiatan swakelola ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas PUPR untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

Data kegiatan, nilai anggaran, lokasi, volume, progres pekerjaan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran dinilai perlu dibuka agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana uang daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Publik kini menunggu langkah Bupati Bungo. Apakah evaluasi terhadap Plt Kadis PUPR akan berhenti pada penilaian kinerja, atau berlanjut pada pembenahan manajemen dan keterbukaan seluruh kegiatan yang menjadi sorotan masyarakat.

(Redaksi)