PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada Pemerintah menunda kembali Pilkada 2020. Terlebih lagi dengan wabah Corona semakin mengkhawatirkan dan menyebar kemana-mana. Hal ini juga ditegaskan Muhammadiyah melalui rilis pernyataan pers nomor 20/PER/I.0/H/2020 tentang Penanganan Pandemi Covid-19.

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020
Abdul Muti (ist)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada Pemerintah menunda kembali Pilkada 2020. Terlebih lagi dengan wabah Corona semakin mengkhawatirkan dan menyebar kemana-mana. Hal ini juga ditegaskan Muhammadiyah melalui rilis pernyataan pers nomor 20/PER/I.0/H/2020 tentang Penanganan Pandemi Covid-19.

Terkait dengan Pemilihan Kepada Daerah (Pemilukada) tahun 2020, Pimpinan Pusat
Muhammadiyah menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa.

"Bahkan di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan
masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang
berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," kata Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Senin (21/9).

Diketahui pula corona sudah memicu banyak korban dan klaster baru, termasuk klaster Pilkada. Teranyar, 3 komisioner KPU RI positif corona. Belum lagi pelanggaran protokol kesehatan ramai-ramai dilanggar 243 bakal pasangan calon.

"PP Muhammadiyah mengusulkan mengimbau agar KPU, DPR, Kemendagri, bermusyawarah secara seksama untuk menunda pelaksanaan pilkada," katanya seperti dikutip dari Kumparan.com

Abdul berharap Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu kedua untuk menunda Pilkada, seperti saat penundaan Pilkada dari September ke Desember dengan alasan corona.

"Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol
kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya," harapnya.

Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apapun, khususnya media sosial.

"Diperlukan sikap saling peduli dan berbagi dari masyarakat, terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban Covid-19 sebagai wujud ta’awun dangotongroyong yang menjadi karakter bangsa Indonesia," katanya. (red)