DPRD Sumbar Anggarkan Mobil Dinas Rp3,5 Miliar, Ketua DPRD Tolak: Awalnya Saya Memang Menyetujui....

BRITO.ID, BERITA PADANG - DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menganggarkan pengadaan mobil dinas (mobdin) baru senilai Rp 3,5 Miliar untuk para pimpinan DPRD. Ketua DPRD, Supardi, menolak pengadaan mobil baru tersebut.

"Saya memutuskan untuk menolak pengadaan mobil dinas baru tersebut," kata Supardi, Jumat (11/3/2022) malam.

Menurut Supardi, alasan utama dari sikap tersebut adalah karena melihat situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Dia mengatakan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sedang ditimpa bencana gempa bumi.

"Sungguh tidak tepat rasanya kalau kita sekarang beli mobil (baru), sementara saudara dan masyarakat kita ditimpa musibah. Memastikan korban bencana tertangani dengan baik dan mendapat dukungan anggaran yang cukup adalah prioritas utama," katanya.

Supardi mengaku sebelumnya ikut menyetujui rencana pengadaan 5 mobil senilai Rp 3,5 Miliar tersebut. Dia meminta agar saat ini fokus pada penanganan gempa di Pasaman.

"Awalnya saya memang menyetujui. Covid sudah melandai, sehingga tidak ada lagi anggaran yang di refocusing. Selain itu, kendaraan dinas para pimpinan dewan ini sudah banyak yang tidak laik jalan. Saya setuju saat itu. Belum ada gempa juga. Tapi begitu ada gempa, skala prioritas kita harus berubah," kata Supardi.

"Pengadaan itu baru rencana yang tercantum dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan). Belum ada tender, jadi pihak Sekwan (Sekretariat Dewan) bisa saja melakukan perubahan," tambah dia.

Selain itu, Supardi mengaku tegak lurus dengan kebijakan partai mengenai kesederhanaan. Dia menegaskan tak ada urgensinya pembelian mobil dinas baru saat ini.

"Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade sudah menginstruksikan setiap kader untuk mengedepankan kesederhanaan dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang tertimpa bencana. Tidak ada urgensinya beli mobil baru saat ini," katanya"

Dokumen pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Sumbar yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) beredar di publik. Seperti dilihat, ada anggaran untuk pembelian 5 unit mobil Rp 3,5 miliar (Rp 3.514.850.000). Namun tak tertera merek dan jenis mobilnya.

Dalam dokumen yang beredar juga tertera pengadaan mobil operasional untuk Sekretariat Dewan senilai Rp 1,5 miliar. Anggaran Rp 1,5 miliar itu untuk pembelian dua unit kendaraan Toyota Hiace.

Berdasarkan dokumen yang beredar, pengadaan mobil kendaraan dinas tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 32782982. Untuk kendaraan dinas operasional Sekretariat Dewan kodenya 32782749.

Sumber anggaran pembelian mobil dinas lima pimpinan DPRD Sumbar itu berasal dari APBD 2022. Kendaraan dinas operasional Sekretariat Dewan bersumber dari APBD Perubahan.

Sumber: detikcom

Editor: Ari