Bawaslu Pertanyakan Perbedaan Data Pemilih Tambahan di Danau Sipin?

Bawaslu Pertanyakan Perbedaan Data Pemilih Tambahan di Danau Sipin?

BRITO. ID, BERITA JAMBI - Bawaslu pertanyakan perbedaan data pemilih untuk DPTB dan juga DPK. Hal ini dikarenakan banyak perbedaan yang terjadi. "Kami menduga ada yang tidak punya hak pilih diberikan untuk memilih," kata Pimpinan Bawaslu Kota Jambi, Ibnu Arafah, Senin (6/5/2019).

 

Ia mengatakan pada posisinya, pihaknya tidak hanya fokus pada masalah perolehan suara. Namun juga terhadap data pemilih ini juga jadi prioritas. "Ini harus dicermati, karena jangan sampai data ini bermasalah," ujarnya.

 

"Yang pasti ini menjadi catatan khusus. Karena pusat juga memerintahkan memastikan data ini tidak ada kesalahan," tukasnya.

 

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kota Jambi, Yatno, mengatakan, permasalahan ini seharusnya sudah selesai ditingkat kecamatan. Ketika ada masalah, kita juga harus selesai. "Ini juga sudah disampaikan tadi malam, semua permasalahan ini juga akan kita catat dalam form DB 2," sebutnya.

 

Selisih yang dipermasalahkan oleh Bawaslu ternyata terbukti. Terlihat dari data DPK yang menggunakan hak pilih, ketika melihat di Danau Sipin, terlihat hasil perbedaan di setiap suara. Presiden terdapat 1.303 pemilih, DPD terdapat 1.295, dan DPR RI 1.292.

 

Penjelasan dari PPK Danau Sipin menyebutkan bahwa perbedaan ini dikarenakan adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih selain surat suara presiden. "Ini kami temukan langsung ketika itu," katanya.

 

Mendengar hal itu, Bawaslu Kota Jambi mempertanyakan mengapa surat suara itu tidak diberikan. Apapun alasannya, surat suara itu harus diberikan kepada pemilih. "Jika tidak diberikan kemana perginya suara yang lain itu," kata Ibnu Arafah, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi.

 

Ia menyebutkan, jika surat suara tersebut tetap diberikan, maka tidak akan terjadi kesalahan hingga selisih data yang terjadi. Makanya dipertanyakan kemana pergi suara tersebut. (red)

 

Reporter : Dewi Anita