Pleno Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi Jambi, Setengah Juta Pemilih Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Bawaslu Provinsi Jambi memberikan catatan perbaikan terhadap jumlah pemilih yang terdata sebesar 2.419.858. Hal Ini disampaikan dalam Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang digelar di Hotel Abadi, Rabu (16/9/2020).

Pleno Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi Jambi, Setengah Juta Pemilih Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
Penyerahan Catatan Temuan Bawaslu ke KPU Provinsi Jambi (Rosadi/BRITO.ID)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Bawaslu Provinsi Jambi memberikan catatan perbaikan terhadap jumlah pemilih yang terdata sebesar 2.419.858. Hal Ini disampaikan dalam Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang digelar di Hotel Abadi, Rabu (16/9/2020).

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Fahrul Rozi, mengatakan ada beberapa temuan untuk menjadi masukan berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih.

Di mana, hasil analisis dari rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten/Kota, tercatat ada 500.470 pemilih yang masuk dalam kategori Tidak Memenuh Syarat (TMS), untuk itu, meminta KPU Provinsi Jambi untuk melakukan audit dan faktualisasi terkait akurasi data TMS tersebut.

" Kemudian kami juga menyampaikan temuan di Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungaipenuh, dimana Panwaslu Desa/Kelurahan setempat yang tidak menerima salinan Formulir Model A.B.1-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan). Terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, di mana Panwaslu Kecamatan setempat yang tidak menerima salinan Formulir Model A.B.2-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan)," katanya.

Selain itu, Fahrul Rozi juga mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan, tercatat ada 65 orang yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di Kota Jambi, dan meminta KPU Provinsi Jambi untuk melakukan audit terkait status nama-nama tersebut.

“Dari temuan itu kami beri catatan untuk KPU agar mempertimbangkan efektivitias penggunaan Sidalih, mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata pria yang akrab disapa Paul ini.

Ia juga meminta KPU melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS disana.

"Melakukan pengelompokan ulang (re-grouping) pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangka pemilih, melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan," kata Paul lagi.

Penulis: Rosadi

Editor: Rhizki Okfiandi