Putusan MK Terkait Anggota DPD Berkekuatan Hukum Mengikat

Putusan MK Terkait Anggota DPD Berkekuatan Hukum Mengikat

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa seluruh putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka, termasuk untuk putusan terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

"Sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, putusan MK jelas mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Palguna di Gedung MK Jakarta, Kamis (22/11)

Palguna mengatakan hal tersebut usai menerima kunjungan audiensi Komisi Pemilihan Umum terkait dengan syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.

Pada Senin (23/7) Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bernomor 30/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.

Berdasarkan putusan MK tersebut KPU menerbitkan PKPU 26/2018. Melalui PKPU 26/2018 tersebut Oesman Sapta Odang (OSO) diminta untuk menanggalkan kedudukannya sebagai pengurus partai agar masuk dalam DCT anggota DPD.

Namun OSO menolak, kemudian mengajukan uji materi terhadap PKPU tersebut ke Mahkamah Agung (MA), serta mengajukan gugatan ke PTUN terkait namanya yang tidak dimasukkan dalam DCT anggota DPD. Baik MA maupun PTUN kemudian mengabulkan gugatan OSO tersebut.

"Soal putusan PTUN dan MA kami tidak boleh memberikan komentar terkait putusan lembaga lain," ujar Palguna.

Palguna menjelaskan bahwa MK bekerja berdasarkan hukum acara, mulai dari penerimaan permohonan, perbaikan permohonan, hingga masuk ke pokok perkara atau langsung diputus.

"Intinya setelah putusan selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dia mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Palguna.

Terkait audiensi dengan KPU, Palguna menjelaskan pihak Mahkamah tidak memberikan pendapat lain di luar putusan.

"MK hanya berbicara lewat putusannya, dan terkait perkara ini putusan itu sudah diucapkan pada tanggal 23 juli 2018," kata Palguna. (red)