Anies Copot Wali Kota Jakpus akibat Kerumunan Habib Rizieq

Kerumunan massa yang timbul dalam acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab di Petamhuran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies Copot Wali Kota Jakpus akibat Kerumunan Habib Rizieq
Foto: Kerumunan dalam acara yang digelar Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu (Ari Saputra/Detikcom)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA -  Kerumunan massa yang timbul dalam acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab di Petamhuran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih pun harus rela diberhentikan. Seperti dilaporkan CNN Indonesia seperti dikutip, Minggu (29/11/2020), Pencopotan tersebut berdasar dari hasil audit Inspektorat DKI Jakarta yang menilai keduanya telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari gubernur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir, mengatakan, keduanya telah dicopot dari jabatannya terhitung tanggal 24 November 2020. Seusai dicopot, keduanya langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan lebih lanjut.

"Pencopotan ini berdasar dari hasil audit inspektorat," ujar Chaidir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11/2020).

Inspektorat DKI Jakarta dalam auditnya tidak hanya memeriksa Bayu dan Andono, tetapi juga Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen.

Pemeriksaan oleh inspektorat berdasar dari instruksi gubernur kepada plt Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan gubernur pada jajaran wilayah.

Arahan gubernur itu, berisi 4 langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Salah satu dari 4 butir arahan itu diantaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan atau pengumpulan massa.

Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam koordinasi wilayah. Dalam pelaksanaannya, ditemukan di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

Pada kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan dan Suku Dinas Linkungan Hidup ditemukan justru meminjamkan fasilitas milik pemprov untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

"Permasalahannya bukan sekadar soal terjadinya peminjaman, tapi soal lima arahan tertulis yang jelas dan tegas dari atasan tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka mengakui dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada," kata Chaidir.

Diketahui, terkait kerumunan massa pada acara Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Sabtu (14/11/2020), polisi telah melakukan serangkaian klarifikasi kepada para pejabat di DKI Jakarta, termasuk Bayu. Selain Bayu, Anies dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria juga telah diminta klarifikasi.

Dalam perjalanannya, polisi telah menaikkan kasus kerumunan massa di Petamburan itu ke tingkat penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara. Penyidik menemukan ada unsur pidana sesuai yang dipersangkakan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sumber: CNBC Indonesia
Editor: Ari