Kegagalan Cak Imin Bujuk PBNU di Jawa Timur

Manuver Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, di Jawa Timur akhirnya gagal memikat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pasalnya bukan tanpa alasan.

Kegagalan Cak Imin Bujuk PBNU di Jawa Timur
Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi, Moh Ali Makki, bersalaman dan menciumtangan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU Jakarta, Rabu (26/1/2022). Foto: Dok PCNU Banyuwangi 

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Manuver Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, di Jawa Timur akhirnya gagal memikat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pasalnya bukan tanpa alasan.

Upaya itu jauh panggang dari api, karena Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya teguh pada janjinya agar PBNU tak jadi alat politik dan menjauhi kepentingan politik praktis.

Persoalan bermula ketika konsolidasi politik berupa deklarasi dukungan terhadap Muhaimin sebagai bakal calon presiden 2024 terjadi di Sidoarjo dan Banyuwangi, Jawa Timur. Konsolidasi politik tersebut rupanya melibatkan dua organ resmi PBNU, yakni Pengurus Cabang NU (PCNU) Banyuwangi dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU, tingkat kecamatan) se-Kabupaten Sidoarjo.

Kompas TV melaporkan, kegiatan di Banyuwangi digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu lalu. Saat itu Muhaimin sendiri datang berkunjung. Cak Imin bahkan mengeklaim memperoleh dukungan para gus di Jawa Timur untuk melenggang ke Pilpres 2024.

Mengaku Diperintah Kiai, Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres 2024

Sementara itu, di Sidoarjo, kegiatan sejenis dikabarkan diinisiasi DPC PKB Sidoarjo serta melibatkan seluruh MWC NU Sidoarjo.

Tidak berpolitik praktis

Pada era Orde Lama, NU selain sebagai organisasi masyarakat, juga pernah menjadi partai politik. Masuk rezim Soeharto, tepatnya mulai 1973, NU dilebur ke dalam PPP sebagai fusi partai-partai Islam.

Namun, sejak 1984, NU telah mendeklarasikan diri untuk “kembali ke khittah 1926” sehingga keluar dari arena politik praktis.

Namun, begitu Soeharto runtuh dan era Reformasi dimulai, terdapat keinginan besar warga nahdliyyin untuk kembali memiliki wadah menyalurkan aspirasi politik.

PBNU harus berhati-hati karena NU tidak boleh lagi terkait langsung dengan politik praktis, termasuk partai politik, sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 itu.

Pada akhirnya, sejumlah tokoh NU di antaranya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Mustofa Bisri, mendeklarasikan pendirian PKB untuk wadah aspirasi tersebut. Tetapi, PKB bukan sebagai partai politik resmi NU secara kelembagaan

Sumber: Kompas.com

Editor: Ari