Pandangan Fraksi Golkar DPRD Tanjabtim, Muhammad Samin: RPJMD Bukan Sekadar Dokumen, Tapi Arah Nyata

BRITO.ID, BERITA MUARASABAK – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas yang diajukan Pemerintah Daerah. Penyampaian tersebut dilakukan dalam sidang paripurna DPRD pada Senin, 28 Juli 2025. Adapun ketiga Ranperda yang dibahas meliputi:

1. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029.

2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Rumah Ibadat dan Tempat Pemakaman.

Pandangan umum Fraksi Golkar disampaikan oleh Muhammad Samin, S.S., M.I.P, selaku Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Tanjabtim, di hadapan Bupati dan Wakil Bupati, unsur Forkompimda, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pejabat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam paparannya, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten yang telah menyusun ketiga Ranperda secara simultan dan terstruktur, serta menjadikan momen ini sebagai tonggak strategis pembangunan daerah ke depan.

RPJMD 2025–2029 Harus Reflektif, Terukur dan Terintegrasi

Terkait Ranperda RPJMD, Fraksi Golkar menekankan pentingnya dokumen ini sebagai pedoman utama arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah. Fraksi Golkar berharap RPJMD tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan mampu memuat strategi pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Visi yang diusung dalam RPJMD harus mencerminkan karakteristik daerah, potensi unggulan, serta tantangan nyata yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kami mendorong agar seluruh isi RPJMD terukur, realistis, dan dapat dicapai dalam periode lima tahun,” ujar Samin.

Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa RPJMD harus selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi agar program lintas sektor dan antarwilayah dapat disinergikan untuk hasil pembangunan yang maksimal.

Fraksi Golkar secara khusus mendorong agar isu peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik berbasis digital, dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel menjadi prioritas nyata dalam dokumen RPJMD ini.

Cadangan Pangan Harus Prioritaskan Produksi Lokal

Fraksi Golkar memandang penting Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama saat menghadapi situasi darurat, bencana, dan gangguan distribusi.

Muhammad Samin menekankan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan harus melibatkan petani lokal sebagai pemasok utama. “Langkah ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Golkar juga mendorong agar Ranperda ini diikuti dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya masing-masing.

Rumah Ibadat dan Pemakaman: Perlu Atur Tata Kelola dan Akses Merata

Dalam pandangan terkait Ranperda Penyelenggaraan Rumah Ibadat dan Tempat Pemakaman, Fraksi Golkar menilai bahwa keberadaan sarana peribadatan dan pemakaman merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Hak beribadah dan pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat harus dijamin secara adil dan setara.

Fraksi Golkar mendorong pemerataan pembangunan rumah ibadat dan pemakaman di seluruh kecamatan, khususnya di wilayah yang selama ini masih kekurangan fasilitas tersebut.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya penataan administrasi dan legalitas lahan rumah ibadah dan pemakaman guna mencegah konflik sosial dan permasalahan hukum di masa depan. Pemerintah daerah juga diminta untuk menggandeng ormas keagamaan dan tokoh masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pelaksanaan regulasi ini.

Komitmen untuk Pembahasan Lanjutan

Menutup penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan setuju agar ketiga Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan panitia khusus.

“Kami berharap masukan Fraksi Golkar ini dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan lanjutan serta bermanfaat bagi percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan,” tutup Muhammad Samin dalam forum yang berlangsung khidmat tersebut.

Reporter: Ari Widodo] | Editor: Ari Widodo