Fraksi Golkar Tanjabtim Desak Pemerintah Daerah Perjuangkan Masuknya Daerah ke RPJMN 2025-2029

Fraksi Golkar Tanjabtim Desak Pemerintah Daerah Perjuangkan Masuknya Daerah ke RPJMN 2025-2029
Muhammad Samin Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Tanjabtim sampaikan Pandangan Fraksi. (Dokpri)

BRITO.ID, BERITA MUARASABAK — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyoroti dengan tajam arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029. Dalam pandangan fraksi atas nota pengantar kepala daerah terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk RPJMD, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya sinergi antara perencanaan daerah dan rencana pembangunan nasional.

"Upaya strategis yang harus dilakukan daerah, khususnya oleh kepala daerah, bukan hanya menyusun dokumen RPJMD secara administratif, tetapi juga memperjuangkan agar Tanjabtim masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029," tegas juru bicara Fraksi Golkar Muhammad Samin, S.S M.I.P dalam sidang paripurna DPRD, Senin (28/7/2025).

Masuknya suatu kabupaten ke dalam dokumen RPJMN, menurut Fraksi Golkar, bukan sekadar prestise, melainkan menyangkut langsung pada peluang pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang. Fraksi Golkar menilai bahwa jika Tanjabtim tidak tercantum dalam dokumen perencanaan nasional tersebut, akan ada sejumlah konsekuensi serius yang dapat menghambat percepatan pembangunan daerah.

Namun diawal pandangan fraksi, Muhammad Samin menyampaikan pepatah Arab,

"Jika tidak bisa menjadi hujan yang mengairi, janganlah menjadi api yang membakar." 

Artinya kita yang ada disini, jika kita tidak bisa memberikan manfaat bagi daerah kita ini setidaknya janganlah kita menjadi sumber masalah bagi daerah.

Beberapa konsekuensi tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Alokasi Anggaran Pusat

RPJMN merupakan acuan utama bagi pemerintah pusat dalam mendistribusikan anggaran pembangunan, baik dari APBN, Dana Transfer Khusus (DTK), maupun program dari Kementerian dan Lembaga (K/L). Jika Tanjabtim tidak masuk dalam RPJMN, maka potensi untuk mendapatkan alokasi anggaran besar dari pusat menjadi minim, khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan nasional, irigasi, bendungan, atau fasilitas strategis lainnya.

2. Minimnya Peluang Proyek Strategis Nasional (PSN)

Selama ini, banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti tol, pelabuhan, bandara, atau kawasan ekonomi khusus (KEK) hanya dilakukan di daerah yang masuk RPJMN. Jika Tanjabtim tidak masuk dalam daftar tersebut, maka akan semakin sulit mengakses proyek-proyek besar dan berkepentingan nasional.

"Ini bukan hanya soal jalan atau jembatan. Tapi masa depan ekonomi daerah, industri, bahkan daya saing tenaga kerja kita bergantung pada apakah kita masuk peta strategis nasional atau tidak," ungkap juru bicara fraksi.

3. Ketergantungan pada Dana Daerah

Tanpa dukungan RPJMN, Tanjabtim akan lebih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sifatnya rutin dan terbatas. Kondisi ini membuat pembangunan besar sulit terwujud, kecuali jika Pemkab memiliki inovasi pembiayaan atau kemitraan dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

4. Risiko Tertinggal dalam Pembangunan Ekonomi

Jika kabupaten tetangga atau daerah lain di Provinsi Jambi masuk RPJMN dan mendapat prioritas pembangunan, Tanjabtim berisiko tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, sektor pariwisata, perdagangan, maupun digitalisasi pelayanan publik.

"Inilah saatnya kepala daerah dan kita semua berjuang agar Tanjung Jabung Timur diperhitungkan dalam peta pembangunan nasional," tambah Fraksi Golkar.

5. Butuh Diplomasi Pembangunan dan Lobi Politik Pusat

Fraksi Golkar mendorong Pemkab Tanjabtim agar intensif membangun komunikasi dan diplomasi pembangunan dengan pemerintah pusat, terutama melalui Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kemenko Perekonomian. Hal ini penting agar usulan strategis dari daerah dapat diakomodir dalam RPJMN atau program nasional lainnya.

RPJMD Harus Sinergis dan Visioner

Selain menyoroti soal keterkaitan dengan RPJMN, Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa RPJMD Tanjabtim harus disusun dengan visi yang jelas, program yang realistis, serta sasaran yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Indikator pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penguatan tata kelola pemerintahan harus dirancang dengan mengacu pada data yang akurat dan proyeksi yang rasional.

“Jangan sampai RPJMD ini hanya formalitas. Kami ingin melihat dokumen yang hidup, yang menggambarkan cita-cita pembangunan daerah secara nyata dan dapat diukur dari waktu ke waktu,” tandasnya.

Sidang paripurna tersebut juga membahas dua Ranperda lain yakni Ranperda Ketahanan Pangan dan Ranperda Penyelenggaraan Tempat Ibadah dan Pemakaman. Namun Fraksi Golkar menilai pembahasan RPJMD menjadi kunci karena akan menjadi arah dan ruh pembangunan lima tahun ke depan.

Reporter: Ari Widodo 

Editor: Ari Widodo