Pimpin Rakor Percepatan Vaksinasi, Bupati Bungo Jambi: Lagi Susun Regulasi Bagi BPD Menolak Vaksin, Jangan Dicairkan Dana Desanya!

Bupati Bungo, Provinsi Jambi, H Mashuri memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kabupaten Bungo dalam percepatan vaksinasi.  Kegiatan yang dipusatkan di ruang Pola Utama Kantor Bupati Bungo-Jambi, Senin (1/11/2021) menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Jambi pada tanggal 27 Oktober 2021 lalu.

Pimpin Rakor Percepatan Vaksinasi, Bupati Bungo Jambi: Lagi Susun Regulasi Bagi BPD Menolak Vaksin, Jangan Dicairkan Dana Desanya!
Para kepala OPD/Dinas yang hadir dalam rapat koordinasi percepatan vaksinasi di Kabupaten Bungo Jambi. (Brito.id)

BRITO.ID, BERITA BUNGO - Bupati Bungo, Provinsi Jambi, H Mashuri memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kabupaten Bungo dalam percepatan vaksinasi. 

Kegiatan yang dipusatkan di ruang Pola Utama Kantor Bupati Bungo-Jambi, Senin (1/11/2021) menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Jambi pada tanggal 27 Oktober 2021 lalu.

"akor ini untuk menyampaikan perkembangan covid-19 di Bungo, kemudian pencapaian vaksinasi yang sudah kita laksanakan dan masih banyak PR vaksinasi yang harus kita selesaikan," kata Bupati H Mashuri.

Bupati Bungo Mashuri Pimpin rapat koordinasi percepatan vaksinasi. (Brito.id)

Upaya pemulihan percepatan pemulihan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Pada level 2 dan zona kuning maka aktivitas perekonomian masih dibatasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan.

"Dalam rapat ini juga bagaimana kita mencari peluang agar aktivitas masyarakat,  dan kegiatan ekonomi bisa berjalan baik meski adanya pembatasan. Ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Dan kita tindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati agar bisa dipedomani dan ditindaklanjuti oleh kawan-kawan yang ada di kecamatan dan di dusun-dusun," ujarnya.

Hal terpenting saat ini adalah semua unsur menyusun surat dan ditindaklanjuti. Pemkab menekan agar UPD juga aktif supaya menyisir seluruh ASN dan non ASN yang ada. 

"Kita minta laporan untuk ditindaklanjuti UPD dan membuat jadwal-jadwal vaksinasi di UPD," katanya.

Pemda juga menyusun surat edaran sehingga memang masyarakat kita bisa melaksanakan percepatan kegiatan vaksinasi.

"Kita membuat regulasi sebagai salah satu alternatif dan bagi Datuk Rio dan perangkatnya serta BPD yang belum divaksinasi atau yang menolak untuk divaksinasi jangan dicairkan Dana Desanya," pungkas Mashuri.

Hadir dalam rapat Ketua DPRD Jumari Ari Wardoyo, Kajari Bungo, Ketua Pengadilan Negeri Bungo, Sekda Bungo, Kaban Kesbangpol Bungo, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bungo, para Camat dan Kapus yang ada di Kabupaten Bungo. (Ari Widodo)