Senator Elviana Desak Pemerataan Fiskal yang Nyata, DPD RI Dorong Evaluasi Dana Daerah

BRITO.ID, BERITA JAKARTA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pada Rabu (9/7) di Gedung DPD RI, Jakarta.
Rapat kerja ini menjadi wadah penting bagi para senator daerah untuk menyampaikan aspirasi dan masukan strategis terkait kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam memperkuat peran daerah dalam pengelolaan anggaran negara.
Anggota DPD RI asal Provinsi Jambi, Elviana, menyoroti pentingnya pemerataan fiskal yang lebih konkret agar masyarakat di daerah dapat merasakan langsung manfaat dari belanja negara secara adil dan merata.
“Pemerintah pusat harus mendengar suara daerah. Jangan sampai anggaran hanya berputar di Jakarta, sementara di desa-desa masih banyak jalan rusak, sekolah rusak, atau layanan kesehatan yang terbatas. Pemerataan fiskal harus nyata, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujar Elviana.
Komite IV DPD RI memiliki ruang lingkup tugas di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Perpajakan, serta Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam rapat kali ini, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID), dan penguatan pengawasan belanja daerah.
Elviana juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program pembangunan di daerah. Ia menilai peran pengawasan legislatif daerah, termasuk DPD RI, harus diperkuat untuk memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam tanggapannya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga menyambut baik sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan DPD RI.
“Prinsip kami, setiap kebijakan fiskal harus menjawab kebutuhan nyata rakyat. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seirama,” kata Sri Mulyani di hadapan para anggota Komite IV.
Sebagai catatan, alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2025 mencapai lebih dari Rp 900 triliun, atau sekitar 30 persen dari total belanja negara. Anggaran ini diharapkan mampu mendongkrak pembangunan hingga ke pelosok, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan ini diharapkan menjadi langkah nyata penguatan sinergi pusat dan daerah guna menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh pelosok Nusantara.
(Ado)