Ihsan Yunus Tak Lagi Jabat Wakil Ketua Komisi VIII, F-PDIP Rotasi AKD DPR

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDIP) melakukan rotasi para anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dari surat keputusan fraksi tertanggal Senin (18/1), ada 5 anggota DPR dari Fraksi PDIP yang dipindah komisinya. Diteken Pimpinan Fraksi PDIP yang diketuai Utut Adianto dan Sekretaris Bambang Wuryanto, Fraksi PDIP merotasi kelima anggotanya di DPR.

Mereka adalah: Pertama, Ihsan Yunus. Ihsan dipindah dari pimpinan Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Kedua, Ribka Tjiptaning yang sebelumnya merupakan anggota Komisi IX menjadi anggota Komisi VII.

Ketiga adalah Johan Budi Sapto Pribowo yang sebelumnya adalah anggota Komisi II dipindah jadi anggota Komisi III.

Keempat, Gilang Dhieflafararez yang  sebelumnya adalah anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III.

Kelima adalah Marinus Gea dari sebelumnya Komisi III menjadi komisi XI.

belum ada penjelasan terkait rotasi ini. Upaya KONTAN menghubungi Ribka dan Utut sampai tulisan ini tayang belum berbalas.

Yang pasti, belakangan PDIP, partai pengusung pemerintahan Joko Widodo dihebohkan dengan penolakan Ribka Tjiptaning atas program vaksinasi.

Alasan Ribka, vaksin bisa membuat lumpuh, meski kemudian dibantah oleh pemerintah lewat Bio Farma, serta Vaksin Sinovac yang dianggap Ribka Tjiptaning sebagai barang rongsokan karena tak dipakai di negara asalnya China. 

Dikutip dari Tempo.co, Utut Adianto membenarkan perpindahan tersebut. "Benar," kata dia saat dikonfirmasi. Namun Utut tak menjelaskan alasan rotasi tersebut.

Dalam layang bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021 yang ditujukan pimpinan DPR itu, fraksi partai banteng merotasi lima kadernya. Ihsan Yunus dipindahkan dari posisi Wakil Ketua Komisi VIII DPR menjadi anggota Komisi II.

Kemudian, Ribka Tjiptaning Proletariyati dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII, Johan Budi dari Komisi II ke Komisi III, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, dan Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI. "Perubahan penugasan ini terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya apabila ada perubahan akan disampaikan kemudian," demikian tertulis dalam surat.

Ihsan Yunus belakangan ini disorot lantaran diduga terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara. Wakil Ketua Komisi Sosial DPR ini disinyalir terafiliasi dengan sejumlah perusahaan penyedia bantuan sosial.

Dikutip dari Koran Tempo edisi Senin, 18 Januari 2021, Ihsan disebut memperoleh jatah 4,6 juta paket bansos senilai Rp 1,3 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah rumah keluarga Ihsan Yunus di Jalan Hankam Raya, Jakarta Timur sepanjang pekan lalu. Ihsan membantah tuduhan terlibat dalam korupsi bansos.

Sumber: Kontan.co.id/tempo.co
Editor: Ari