Rp1,2 Miliar Dana BOS SMA N 2 Bungo Raib! Tiga Tersangka 'Mafia Buku' Diserahkan ke Kejaksaan
BRITO.ID, BERITA BUNGO - Penanganan perkara dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 2 Bungo Tahun Anggaran 2021-2022 memasuki babak baru.
Unit Tipidkor Satreskrim Polres Bungo resmi menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti (Tahap II) ke Kejaksaan Negeri Bungo, Senin (16/11/2026) sekitar pukul 11.30 WIB di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Muara Bungo.
Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara ketiga tersangka dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial AS, RF, dan IR. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan Dana BOS Semester I Tahun 2021 dan Tahun 2022 di SMA Negeri 2 Bungo.
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1.201.431.282,00 atau sekitar Rp1,2 miliar.
Dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengadaan buku sekolah melalui penerbit Erlangga.
Ketiganya ternyata memiliki latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan usaha percetakan dan penerbitan buku:
- *AS* - Pemilik usaha percetakan fotokopi CV Bungo Maju Bersama, sekaligus direktur perusahaan tersebut pada tahun 2021.
- *RF* - Asisten Manager Erlangga Muara Bungo.
- *IR* - Karyawan PT Penerbit Erlangga wilayah Muara Bungo, dengan jabatan Marketing/Salesman pada tahun 2021.
Ps. Kasi Humas Polres Bungo saat dikonfirmasi membenarkan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21). Dengan demikian, penyidik langsung melaksanakan Tahap II untuk proses hukum lebih lanjut.
Dalam perkara ini, ketiga tersangka disangkakan dengan pasal berlapis, yakni:
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18, subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18, lebih subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18, serta lebih-lebih subsidair Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dengan dilaksanakannya Tahap II, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Bungo untuk mempersiapkan proses penuntutan.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena Dana BOS merupakan anggaran negara untuk kebutuhan operasional pendidikan. Pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan peserta didik.
Publik kini menantikan proses hukum di pengadilan untuk mengungkap terang dugaan penyimpangan tersebut, termasuk peran masing-masing tersangka dan pertanggungjawaban atas kerugian negara Rp1,2 miliar itu.
(Ado)

Ari W