Proyek Revitalisasi Taman Pusparagam Rp.19 Miliar Terancam Gagal Tuntas, PPK Jangan Tutup Mata!

Proyek Revitalisasi Taman Pusparagam Rp.19 Miliar Terancam Gagal Tuntas, PPK Jangan Tutup Mata!
Ilustrasi AI. (Brito.id/Aset)

BRITO.ID, BERITA BUNGO – Proyek revitalisasi Taman Pusparagam atau Lapangan Semagor, Pasar Bawah Muara Bungo, Kabupaten Bungo, yang menelan anggaran sekitar Rp19,08 miliar kini berada dalam sorotan serius. Proyek yang digadang-gadang menjadi wajah baru ruang publik perkotaan tersebut terancam tidak mampu mencapai target penyelesaian pada akhir Desember 2026.

Persoalannya bukan sekadar keterlambatan pekerjaan biasa. Dengan progres fisik yang dilaporkan baru mencapai 52 persen hingga 1 November 2026, masih terdapat sekitar 48 persen pekerjaan yang harus dituntaskan dalam waktu yang semakin sempit.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah kontraktor benar-benar mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, atau justru proyek bernilai belasan miliar rupiah tersebut akan menjadi pekerjaan yang harus diperpanjang melewati tahun anggaran?

Berdasarkan pemberitaan pada awal November 2026, progres 52 persen tersebut diakui oleh Pauzi selaku pelaksana proyek. Sementara itu, pengerjaan di lapangan masih berkutat pada pembangunan gedung utama untuk area publik dan kuliner, serta pekerjaan drainase.

Padahal, kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 15 Juni 2026 dengan masa pelaksanaan 197 hari kalender. Artinya, waktu pengerjaan telah berjalan sekitar lima bulan, tetapi capaian fisik masih tertinggal cukup jauh dari target penyelesaian.

Anggaran Rp22,45 Miliar, Penawaran Kontraktor Rp19,08 Miliar

Proyek Penataan Kawasan Perkotaan Muara Bungo ini berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui satuan kerja pelaksanaan prasarana permukiman di Provinsi Jambi.

Berdasarkan informasi tender yang diberitakan sejumlah media lokal, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp22,45 miliar. Pekerjaan dimenangkan oleh kerja sama operasi PT Station Energi Indonesia KSO CV Puspa Sari dengan nilai penawaran terkoreksi sekitar Rp19.080.998.666,78.

Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp19 miliar lebih, keterlambatan penyelesaian tentu bukan persoalan sepele.

Publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan pekerjaan dilakukan, bagaimana pencapaian progres setiap tahapan, serta apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal kontrak.

Sebab, proyek ini menggunakan anggaran negara. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan pekerjaan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Kabid Perkim Bungo: Harus Selesai, Tenaga Kerja Kini 112 Orang

Menanggapi sorotan terkait target penyelesaian akhir tahun, Kepala Bidang Utilitas dan Pertamanan Dinas Perkim Bungo, Yendra Novenzi, S.T., menegaskan bahwa pekerjaan tersebut harus rampung sesuai jadwal.

"Harus selesai," ujar Yendra saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. 

Terkait percepatan di lapangan, Yendra menyebut jumlah tenaga kerja yang dilibatkan saat ini mencapai 112 orang. Ketika ditanya mengenai keyakinan penyelesaian mengejar target akhir Desember, ia menyatakan sikap optimistis.

"Anggota kerja skrg 112 orang. Harus optimis pak bro," katanya.

48 Persen Pekerjaan Tersisa, Musim Hujan Menjadi Tantangan

Meski optimisme disuarakan, realitas di lapangan menunjukkan kontraktor masih harus menyelesaikan hampir separuh pekerjaan dari progres 52 persen per 1 November 2026.

Persoalannya, pekerjaan konstruksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja dan ketersediaan material. Faktor cuaca, kondisi lapangan, tahapan konstruksi, kualitas pekerjaan, serta kesiapan teknis juga sangat menentukan.

Memasuki musim penghujan, pekerjaan struktur, penataan kawasan, dan drainase berpotensi menghadapi hambatan tambahan.

Karena itu, percepatan pekerjaan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan mutu konstruksi. Jangan sampai demi mengejar target akhir tahun, kualitas pekerjaan justru dikorbankan.

Proyek yang selesai tepat waktu tetapi bermasalah secara teknis sama buruknya dengan proyek yang terlambat.

Jika Gagal Tuntas Desember, Apa Konsekuensinya?

Keterlambatan proyek Taman Pusparagam harus menjadi perhatian serius Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan satuan kerja terkait.

Dalam pelaksanaan kontrak pemerintah, apabila penyedia diperkirakan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu kontrak, terdapat mekanisme pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan persyaratan tertentu.

Namun, kesempatan tersebut bukan hak otomatis kontraktor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran dapat diberikan kesempatan penyelesaian paling lama 90 hari kalender setelah berakhirnya masa kontrak, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Ketentuan untuk tahun anggaran 2026 mensyaratkan kontrak ditandatangani paling lambat 30 November 2026 serta pekerjaan konstruksi telah mencapai sedikitnya 75 persen dari nilai kontrak pada 31 Desember 2026.

Artinya, angka progres 52 persen pada awal November belum cukup untuk memastikan proyek ini memenuhi persyaratan pemberian kesempatan penyelesaian lintas tahun. Pencapaian fisik pada 31 Desember dan ketentuan lain dalam regulasi tetap harus diperiksa.

Jika kesempatan diberikan, kontraktor wajib bersedia dikenakan denda keterlambatan, memperpanjang jaminan pelaksanaan, dan menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Denda Keterlambatan dan Risiko Pemutusan Kontrak

Apabila kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan dan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kesempatan penyelesaian, PPK dapat mengambil tindakan berdasarkan ketentuan kontrak, termasuk pemutusan kontrak apabila syarat hukumnya terpenuhi.

Konsekuensi yang dapat timbul antara lain:

Pengenaan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.

Pencairan jaminan pelaksanaan apabila pemutusan kontrak memenuhi persyaratan.

Pembayaran pekerjaan berdasarkan volume yang benar-benar telah dilaksanakan dan diverifikasi.

Kemungkinan pengenaan sanksi daftar hitam apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Potensi tertundanya penyelesaian fasilitas publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian, PPK tidak boleh sekadar menunggu sampai batas akhir kontrak. Evaluasi kemampuan kontraktor harus dilakukan sejak sekarang.

Jangan Sampai Semagor Menjadi Monumen Kegagalan Pengawasan

Persoalan proyek Taman Pusparagam juga menyangkut kepentingan masyarakat Muara Bungo.

Lapangan Semagor selama ini menjadi salah satu ruang publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat. Revitalisasi diharapkan menjadikan kawasan tersebut lebih tertata, nyaman, serta memiliki fasilitas publik dan pusat aktivitas ekonomi baru.

Jika proyek tidak selesai sesuai target, dampaknya bukan hanya keterlambatan pembangunan.

Masyarakat harus menunggu lebih lama untuk menikmati fasilitas yang dijanjikan. Kawasan yang sedang dibangun berpotensi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pelaku usaha kecil yang berharap memperoleh ruang ekonomi baru juga bisa kehilangan kesempatan.

Belum lagi potensi tambahan beban pengawasan, administrasi, dan pembiayaan penyelesaian pekerjaan pada tahun berikutnya.

Jangan sampai proyek yang seharusnya mempercantik wajah Kota Muara Bungo justru menjadi monumen kegagalan perencanaan dan pengawasan.

Dan yang paling penting, apakah setiap volume pekerjaan yang telah dibayarkan benar-benar sesuai dengan kondisi fisik di lapangan?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap kontraktor, melainkan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap penggunaan uang negara.

Pihak Kementerian PU, satuan kerja terkait, PPK, konsultan pengawas, maupun kontraktor perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.

Pengawasan Harus Diperketat, Bukan Sekadar Menunggu Akhir Kontrak

Dengan nilai kontrak sekitar Rp19,08 miliar, proyek revitalisasi Taman Pusparagam harus menjadi perhatian serius aparat pengawasan internal pemerintah dan pihak berwenang sesuai kewenangannya.   

Pemeriksaan tidak hanya menyangkut ketepatan waktu, tetapi juga kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, keselamatan konstruksi, serta pertanggungjawaban pembayaran.

Jika ditemukan penyimpangan, harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. 

Sebaliknya, apabila keterlambatan terjadi akibat faktor yang dapat dipertanggungjawabkan, mekanisme penyelesaiannya harus tetap mengikuti aturan kontrak dan perbendaharaan negara.

Satu hal yang tidak boleh ditawar: proyek Rp19 miliar lebih ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Masyarakat Bungo tidak membutuhkan sekadar taman yang terlihat indah dalam gambar perencanaan. Masyarakat membutuhkan pembangunan yang benar-benar selesai, berkualitas, aman, dan dapat dinikmati.

Jangan sampai Desember 2026 berlalu, sementara Lapangan Semagor masih menyisakan pekerjaan dan pertanyaan besar tentang tanggung jawab pelaksana serta pengawas proyek.

Data Utama

Komponen Keterangan

Pagu Anggaran 

Sekitar Rp22,45 miliar 

Nilai Kontrak 

Sekitar Rp19,08 miliar (Rp19.080.998.666,78) 

Progres per 1 Nov 2026 

52 persen 

Pekerjaan Tersisa 

48 persen 

Pelaksana 

PT Station Energi Indonesia KSO CV Puspa Sari (Abeng Grup) 

Kontrak 

15 Juni 2026 (197 hari kalender) 

Target 

Desember 2026 

Tenaga Kerja Dilaporkan 

112 orang 

(/Tim)