Sengketa Lahan TOL, PT KKL Muarojambi Disebut Tidak Miliki Izin Perkebunan

Sengketa perebutan lahan SK TOL (tanah objek landreform) yang berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muarojambi terus bergulir.

Sengketa Lahan TOL, PT KKL Muarojambi Disebut Tidak Miliki Izin Perkebunan
Nomor Induk Berusaha PT KKL Muarojambi (ist)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Sengketa perebutan lahan SK TOL (tanah objek landreform) yang berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muarojambi terus bergulir. 

Kedua belah pihak yakni PT Kumpeh Karya Lestari (KKL) dan kelompok tani desa Tarikan saling mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut. Kasus sengketa ini pun sudah masuk ke ranah hukum dan kedua belah pihak masih beracara di pengadilan. 

Fakta menarik terungkap, ternyata PT KKL ini  ternyata memiliki izin di bidang perkayuan. Hal ini didapat melalui data yang tertera di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muaro Jambi. 

Dari data itu tertera PT Kumpeh Karya Lestari dengan Nomor Induk Berusaha 8120103901972 Beralamat di Jalan Suak Kandis Km 12 Kelurahan Sakean Kecamatan Kumeph Ulu, dengan Nomor NPWP 02.714.7545-331.000 yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi (OSS) dengan jenis usaha, diantaranya Industri Veneer, Industri Penggergajian Kayu, Industri Kayu lapis, Industri Kayu Bakar dan Pelet kayu serta Industri Kayu Panel lainnya.

 Juru bicara Kelompok Tani Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi H. Syahidan Alfajri mengatakan, SK TOL sesuai Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nomor : 358-VI-1992, Tanggal 15 Desember Tahun 1992, dan Nomor : 13-VI-1997, Tanggal 23 Januari Tahun 1997, tentang Pengesahan Tanah Negara sebagai TOL, seluas ± 480,95 ha dan ± 496,50 ha, total 977,45 ha, di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, telah lama menjadi polemik permasalahan yang berkepanjangan. 

Hendaknya, kata dia, dilakukan redistribusi sesuai situasi dan kondisi sekarang dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita bisa lihat, mana yang duluan terbit, izin perusahaan atau SK TOL?. Selain itu PT. Kumpeh Karya Lestari itu, bergeraknya di bidang perkayuan bukan perkebunan. Lantas kenapa sekarang mereka tetap ingin merebut lahan TOL yang sudah ditanami sawit itu. Inikan sangat jelas menyalahi aturan. Kalaupun sudah dikuasai oleh mereka sebelumnya, salah mereka sendiri, toh kita ketahui semua bahwa SK TOL, kok malah diakui sebagai lahan sawit perusahaan," kata Syahidan Alfajri Juru Bicara Petani Desa Tarikan saat dikonfirmasi Minggu  (17/07/21).

Kata dia, persoalan Lahan SK TOL antara petani desa Tarikan dengan pihak perusahaan PT KKL dan lainnya sudah berlangsung lama. Bahkan sudah sering terjadi konflik antara keduanya. Teranyar, baru baru ini terjadi penyerangan oleh orang suruhan Asiong kepada Kelompok Tani Desa Tarikan yang menyebabkan beberapa orang terluka. 

Pemerintah Kabupaten Muarojambi, hendaknya segera tanggap menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai terjadi ada korban jiwa dari kedua belah pihak. 

“Kami berharap, persoalan ini segera ditanggapi dan diselesaikan oleh Pemkab Muarojambi, penegak hukum maupun pihak terkait lainnya. Jangan sampai ada timbul konflik atau benturan horizontal di tengah masyarakat yang ditunggangi oleh segelintir orang, karna sama-sama kita ketahui beberapa minggu lalu telah terjadi konflik berdarah antara orang suruhan dari PT KKL dengan Petani Desa tarikan, kasihan lihat petani khususnya dan masyarakat umumnya," tandas Syahidan.

Penulis: Raden Romi
Editor: Rhizki Okfiandi