Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Ini Rekomendasi Ombudsman Jambi

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Ombudsman RI Perwakilan Jambi meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak lainnya untuk siaga dengan ancaman penyebaran virus Corona.

Meski belum ada data dengan jumlah signifikan mengenai warga terjangkit wabah virus corona, Pemerintah perlu merancang untuk menyiapkan crisis center.

"Ini mengingat mobilisasi manusia dari Cina ke Indonesia atau sebaliknya cukup tinggi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Jafar Ahmad.

Dia mengatakan, Ombudsman RI pusat sudah mengeluarkan peringatan dini.

“Pihak terkait di Provinsi Jambi juga harus menyiapkan diri serta komunikasi mengenai virus Corona,” tuturnya.

Ombudsman memandang Pusat Komunikasi Krisis perlu segera disiapkan karena publik penting mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat alias hoax.

"Informasi publik agar dikelola sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas," katanya.

Ombudsman mengapresiasi upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Apalagi di Jambi terdapat bandara, pelabuhan maupun kunjungan manusia dari negeri China maupun sebaliknya yang perlu diantisipasi pemerintah.

Dia merekomendasikan agar pemerintah menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan jika terjangkit virus corona.

Kemudian, mengantisipasi dan pengawasan terkait kunjungan manusia maupun penggunaan tenaga kerja asing asal China dan menyiapkan skema mitigasi.

"Ini penting untuk mengantisipasi risiko meluasnya wabah virus corona di area-area proyek investasi asal China yang ada di Provinsi Jambi," ujarnya.

"Mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia mupun asal Provinsi Jambi yang berada di China, baik pekerja migran, pelajar, dan lainnya, maupun di wilayah negara lain yang terindikasi terkena serangan (suspected country)," ungkapnya.

Kemudian, segera menyesuaikan standar pelayanan, termasuk terhadap BPJS, untuk memastikan pasien terjangkit wabah tetap dapat terlayani.

"Melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasikan perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan, terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan bagi publik," pungkasnya. 

Penulis: Dewi Anita

Editor: Rhizki Okfiandi