APBD BUNGO Rp1,3 TRILIUN: TARGET REALISTIS ATAU SEKADAR MIMPI DI ATAS KERTAS?

Oleh: Ari Widodo, S.E.

(Analis Ekonomi Sosial)

BRITO.ID, BERITA OPINI — Jangan terlalu cepat bermimpi menaikkan target APBD Kabupaten Bungo menjadi Rp1,3 triliun pada 2027 jika persoalan mendasar dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan kualitas pembangunan daerah belum benar-benar diselesaikan.

Target anggaran yang besar memang dapat menjadi simbol optimisme pemerintah daerah. Namun, dalam perspektif ekonomi publik, besarnya angka APBD tidak otomatis menunjukkan kuatnya ekonomi daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, ataupun membaiknya pelayanan publik.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah kemampuan fiskal Kabupaten Bungo benar-benar tumbuh, atau pemerintah hanya sedang menyusun angka target yang belum didukung perhitungan pendapatan secara memadai?

Berdasarkan data realisasi yang menjadi bahan analisis ini, pendapatan APBD Kabupaten Bungo hingga awal Oktober 2026 mencapai Rp860,50 miliar atau 69,01 persen dari pagu Rp1.246,83 miliar.

Artinya, masih terdapat sekitar Rp386,33 miliar yang harus direalisasikan untuk mencapai target pendapatan tahun anggaran 2026.

Angka inilah yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

 Mengejar Sisa Rp386 Miliar, Bukan Sekadar Optimisme

Jika realisasi Rp860,50 miliar tersebut dijadikan titik ukur, capaian pendapatan Bungo memang sudah melewati separuh target. Akan tetapi, persentase 69,01 persen belum cukup untuk menyimpulkan bahwa target tahunan akan tercapai.

Masih ada kesenjangan sekitar 30,99 persen dari target pendapatan yang harus dikejar menjelang penutupan tahun anggaran.

Apabila tersisa tiga bulan efektif, pemerintah harus merealisasikan rata-rata sekitar Rp128,78 miliar per bulan. Angka tersebut merupakan ilustrasi kebutuhan percepatan, bukan proyeksi resmi, karena capaian bulanan dan jadwal penerimaan setiap sumber pendapatan tidak selalu sama.

Di sinilah persoalan sebenarnya.

Apakah sisa pendapatan itu bersumber dari transfer pemerintah pusat yang jadwal penyalurannya sudah pasti? Apakah berasal dari pajak dan retribusi daerah yang masih dapat ditingkatkan? Atau justru sebagian besar bergantung pada penerimaan yang belum memiliki kepastian?

Ketiganya memiliki tingkat kepastian berbeda. Pendapatan yang sudah memiliki dasar penyaluran dan jadwal penerimaan tidak dapat disamakan dengan potensi pendapatan yang masih harus ditagih, dioptimalkan, atau bahkan belum jelas realisasinya.

Karena itu, Pemkab Bungo perlu membuka rincian realisasi per sumber pendapatan, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, transfer antar daerah, dan pendapatan lainnya.

Tanpa rincian tersebut, publik hanya disuguhi angka agregat, sementara kemampuan riil pemerintah mengejar target belum dapat dinilai secara utuh.

 Beban Belanja Pegawai Membatasi Ruang Gerak Pembangunan

Persoalan berikutnya adalah struktur belanja daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan, belanja pegawai mencapai Rp621,53 miliar atau sekitar 45 persen dari total belanja yang menjadi dasar perhitungan tersebut.

Artinya, porsi anggaran yang besar telah terserap untuk memenuhi kebutuhan kepegawaian. Sementara itu, pemerintah tetap harus membiayai pelayanan publik, pemeliharaan jalan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Belanja pegawai tentu bukan pengeluaran yang bisa begitu saja dianggap tidak produktif. Gaji guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pelayanan publik memiliki fungsi penting. Namun, tingginya porsi belanja pegawai harus diimbangi dengan kualitas pelayanan dan hasil kerja yang terukur.

Persoalannya muncul apabila ruang fiskal untuk pembangunan semakin terbatas, sementara masyarakat masih menghadapi jalan rusak, fasilitas pendidikan yang belum memadai, kebutuhan pelayanan kesehatan, serta persoalan ekonomi pedesaan.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana anggaran yang tersedia dibagi antara belanja rutin, pelayanan dasar, dan pembangunan yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.

Jangan sampai APBD terlihat besar di atas kertas, tetapi dampak yang dirasakan masyarakat justru tipis-tipis.

 APBD Besar Tidak Berarti Pembangunan Otomatis Besar

Ada perbedaan mendasar antara besarnya APBD dan kuatnya kemampuan fiskal daerah.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Angka yang ditetapkan dalam dokumen anggaran belum tentu sama dengan penerimaan kas yang benar-benar masuk atau belanja yang benar-benar terlaksana.

Karena itu, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur melalui besarnya pagu.

Pemerintah harus mampu menjawab setidaknya tiga pertanyaan.

Pertama, apakah pendapatan daerah terealisasi sesuai target yang ditetapkan?

Kedua, apakah anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas?

Ketiga, apakah belanja tersebut memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, aktivitas usaha, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal?

Apabila pendapatan meleset, pelaksanaan program dapat tertekan. Apabila belanja tidak terlaksana dengan baik, masyarakat tidak memperoleh manfaat yang direncanakan. Dan apabila anggaran habis tanpa hasil yang sebanding, persoalannya bukan lagi sekadar penyerapan, melainkan efektivitas belanja publik.

Dengan demikian, evaluasi APBD Bungo harus menghubungkan capaian pendapatan, realisasi belanja, keluaran program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

 Target Rp1,3 Triliun pada 2027: Naik Angka, Naik Kemampuan atau Naik Risiko?

Jika target APBD Bungo 2027 diarahkan mencapai Rp1,3 triliun, pemerintah perlu menjelaskan dari mana pertumbuhan pendapatan tersebut akan diperoleh.

Apabila angka Rp1,3 triliun dibandingkan dengan pagu pendapatan 2026 sebesar Rp1.246,83 miliar, kenaikannya sekitar Rp53,17 miliar atau 4,26 persen.

Secara nominal, kenaikan tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Namun, kelayakannya harus dinilai berdasarkan proyeksi transfer pemerintah pusat, kemampuan PAD, potensi ekonomi daerah, serta kebijakan fiskal yang berlaku pada 2027.

Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata apakah angka Rp1,3 triliun bisa ditulis dalam dokumen perencanaan. Persoalannya adalah apakah sumber pendapatannya benar-benar tersedia dan dapat direalisasikan.

Pemkab Bungo harus berani menyampaikan proyeksi yang terukur, bukan sekadar memasang target tinggi demi menunjukkan optimisme.

Jika kenaikan pendapatan terutama bergantung pada transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memperhitungkan kepastian alokasi dan risiko perubahan kebijakan. Jika berharap pada PAD, perlu ada peta potensi yang jelas, basis data wajib pajak yang akurat, perbaikan administrasi pemungutan, dan pengawasan agar kebocoran penerimaan dapat ditekan.

Peningkatan PAD juga tidak harus selalu dilakukan dengan menaikkan tarif pajak atau retribusi. Pemerintah dapat memperbaiki kepatuhan, menertibkan objek pajak yang belum terdata, meningkatkan kualitas layanan perizinan, serta mengembangkan aktivitas ekonomi yang memperluas basis penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Target yang tidak didukung perhitungan realistis berisiko berujung pada revisi anggaran, penundaan program, atau penyusunan belanja yang tidak sebanding dengan kemampuan penerimaan.

 Apa Dampaknya bagi Masyarakat Bungo?

Persoalan APBD bukan hanya urusan pemerintah dan DPRD. Ini menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus menentukan prioritas. Apakah pembangunan jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian akan dipercepat? Apakah fasilitas sekolah yang rusak segera diperbaiki? Apakah layanan kesehatan semakin mudah dijangkau? Apakah program pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa memperoleh dukungan memadai?

Pertanyaan tersebut lebih penting daripada sekadar berapa triliun angka APBD yang diumumkan.

Masyarakat tidak hidup dari besarnya angka dalam dokumen anggaran. Masyarakat merasakan manfaat dari jalan yang layak, sekolah yang memadai, pelayanan kesehatan yang baik, kesempatan usaha, dan lapangan kerja.

Karena itu, APBD seharusnya menjadi instrumen untuk memperluas kesejahteraan, bukan sekadar dokumen administratif yang selesai dibahas setiap tahun.

Pemerintah daerah juga perlu memperlihatkan hubungan yang jelas antara setiap program prioritas dengan indikator hasil yang hendak dicapai. Dengan begitu, publik dapat menilai apakah anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan perubahan.

 Jangan Sampai Target Menjadi Mimpi di Atas Kertas

Pada akhirnya, pertanyaan apakah target pendapatan APBD Bungo 2026 akan tercapai belum bisa dijawab secara pasti hanya berdasarkan capaian 69,01 persen hingga awal Oktober.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar Rp386,33 miliar yang harus dikejar. Apakah target akan tercapai bergantung pada komposisi sisa pendapatan, jadwal penyaluran transfer, kemampuan pemungutan PAD, dan realisasi penerimaan pada bulan-bulan berikutnya.

Namun, satu hal sudah jelas: pemerintah perlu menunjukkan strategi percepatan yang terukur dan dapat diuji publik.

Begitu pula dengan rencana APBD 2027 sebesar Rp1,3 triliun. Target tersebut masih mungkin dicapai, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai kepastian sebelum didukung proyeksi pendapatan yang kredibel.

Jangan sampai pemerintah terlalu bersemangat memasang target, tetapi kurang serius membuktikan kemampuan merealisasikannya.

Sebab, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan diukur dari seberapa tinggi angka yang diumumkan, melainkan dari seberapa akurat perencanaannya, seberapa bertanggung jawab pelaksanaannya, dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

APBD Rp1,3 triliun bukan hal yang mustahil. Namun, tanpa fondasi pendapatan yang kuat, perencanaan yang realistis, dan belanja yang berkualitas, target besar hanya akan menjadi angka optimistis di atas kertas.

Pemerintah Kabupaten Bungo perlu membuktikan bahwa ambisi fiskal berjalan seiring dengan kemampuan nyata daerah.

Catatan analisis: Angka realisasi hingga awal Oktober 2026 dan komposisi belanja pegawai dalam tulisan ini menggunakan data yang disampaikan sebagai bahan analisis. Penilaian akhir memerlukan verifikasi laporan realisasi APBD resmi, rincian pendapatan per sumber, serta dokumen perencanaan dan penganggaran 2027.

Rujukan pendukung:

Data APBD pemerintah daerah juga dapat diperiksa melalui Portal Data SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan: <Link url="[https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd](https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd)" title="Portal Data APBD SIKD Kemenkeu"/>. Untuk memastikan angka khusus Kabupaten Bungo, gunakan filter wilayah dan periode pelaporan yang sesuai.

(*)