Setahun Lebih Kepemimpinan Dedy Putra-Tri Wahyu Hidayat: Infrastruktur Bungo, Sejauh Mana Capaiannya

BRITO.ID, BERITA BUNGO — Memasuki lebih dari satu tahun kepemimpinan Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., bersama Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu pekerjaan strategis yang menentukan arah pembangunan Kabupaten Bungo.

Peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan, jaringan irigasi, hingga penataan kawasan perkotaan menjadi kebutuhan penting masyarakat yang harus dijawab secara bertahap dan berkelanjutan.

Sejak dilantik pada 26 Mei 2025, pasangan Dedy Putra–Tri Wahyu Hidayat membawa visi *Bungo Baru: Berkeadilan, Amanah, Religius dan Unggul*. Salah satu misi utamanya adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, adil, dan merata untuk menunjang distribusi orang, barang, dan jasa.

Kini, setelah lebih dari setahun menjalankan pemerintahan, pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya berapa banyak program yang direncanakan, melainkan sejauh mana program tersebut telah direalisasikan, pekerjaan apa yang masih berjalan, serta kapan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Jalan Rusak Menjadi Prioritas, Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan

Salah satu persoalan infrastruktur yang mendapat perhatian sejak awal pemerintahan Dedy Putra adalah kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Bungo.

Pada 30 Mei 2025, Bupati Dedy Putra turun langsung meninjau tiga ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup berat di Kampung Lebuh, Dusun Telentam, Kecamatan Tanah Sepenggal. Dalam peninjauan itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa dokumen lelang untuk penanganan ketiga ruas jalan tersebut sedang dipersiapkan.

Langkah tersebut memperlihatkan adanya respons pemerintah terhadap keluhan warga. Namun, dalam penilaian kinerja, peninjauan lapangan dan persiapan tender harus dibedakan dari realisasi pembangunan fisik.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo, Dwi Herwindo, S.T., menjelaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran saat ini, pemerintah daerah memprioritaskan penanganan jalan-jalan poros melalui kegiatan pemeliharaan.

“Dengan keterbatasan anggaran saat ini, fokus pemerintah lebih ke jalan-jalan poros, dengan penanganan pemeliharaan,” demikian penjelasan Dwi Herwindo.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu pendekatan yang ditempuh pemerintah daerah untuk menjaga konektivitas antarwilayah di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Melalui pemeliharaan, kondisi jalan yang masih dapat ditangani diharapkan tetap terjaga sehingga tidak semakin parah dan mengganggu mobilitas masyarakat.

Meski demikian, prioritas terhadap jalan poros juga perlu diikuti dengan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh, penentuan tingkat kerusakan, serta jadwal penanganan yang terukur. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui ruas jalan mana yang menjadi prioritas, jenis penanganannya, serta target pelaksanaannya.

Publik juga masih membutuhkan informasi lanjutan mengenai nama lengkap ruas jalan yang ditangani, nilai kontrak, panjang jalan yang diperbaiki, progres pekerjaan, hingga status penyelesaian dan kualitas hasil pembangunan.

Jalan Simpang Bandara–Dusun Danau Mendapat Dukungan Rp25 Miliar

Salah satu perkembangan infrastruktur yang menonjol pada 2026 adalah dukungan anggaran melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk pembangunan ruas Simpang Bandara Bungo–Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir.

Dalam pemberitaan resmi Pemerintah Kabupaten Bungo pada 17 September 2026, ruas tersebut disebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar melalui program IJD tahun 2026. Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat bersama anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto juga meninjau ruas jalan itu pada 12 September 2026.

Jalan tersebut dinilai strategis karena menjadi akses masyarakat sekaligus dilalui kendaraan bermuatan berat, terutama kendaraan pengangkut hasil perkebunan. Untuk itu, pembangunan direncanakan menggunakan konstruksi beton kaku atau *rigid pavement*, yang diharapkan lebih tahan terhadap beban lalu lintas berat.

Dari sisi capaian, dukungan alokasi anggaran merupakan perkembangan penting karena membuka peluang penanganan jalan yang dibutuhkan masyarakat. Namun, alokasi anggaran bukan berarti pekerjaan fisik telah selesai.

Informasi mengenai tanggal kontrak, panjang penanganan, penyedia jasa, target penyelesaian, dan progres lapangan tetap diperlukan untuk menilai hasil akhirnya.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan pembangunan jalan ini disertai sistem drainase yang memadai, pengawasan mutu beton, dan pemeliharaan berkala agar investasi infrastruktur tidak cepat rusak.

Irigasi Batang Uleh: Infrastruktur yang Menyangkut Ketahanan Pangan

Selain jalan, pembangunan jaringan irigasi Batang Uleh menjadi program penting yang berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat.

Pada 7 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Bungo mengumumkan dukungan terhadap pembangunan jaringan irigasi sepanjang sekitar 32 kilometer dengan pembiayaan Rp15 miliar dari pemerintah pusat. Proyek tersebut diberitakan dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pembangunan jaringan irigasi ini diarahkan untuk memperkuat pasokan air bagi lahan pertanian dan mendukung peningkatan frekuensi tanam serta panen. Apabila berfungsi sesuai perencanaan, manfaatnya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat memperkuat rantai pasok pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah yang terlayani.

Meskipun demikian, informasi mengenai alokasi anggaran dan pelaksana proyek belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh jaringan sepanjang 32 kilometer telah selesai dibangun dan berfungsi optimal.

Jembatan Sepungur dan Pekerjaan Rumah Infrastruktur Antarwilayah

Persoalan jembatan turut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Pada 2 Januari 2026, Bupati Dedy Putra meninjau jembatan yang putus akibat hujan deras di Kampung Baru Sepungur, Kecamatan Bathin II Bebeko. Kerusakan terjadi setelah salah satu tiang penahan kawat seling roboh sehingga jembatan tidak dapat difungsikan.

Pemerintah daerah menyatakan akan menangani perbaikan menggunakan APBD Kabupaten Bungo. Saat itu, Bupati menyampaikan bahwa pekerjaan diharapkan mulai dilaksanakan pada Maret 2026.

Selain Sepungur, pemerintah juga menyebut rencana penanganan jembatan di Dusun Sungai Gurun, dengan panjang sekitar 150 meter, dan jembatan di Dusun Rantau Duku.

Rencana tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan infrastruktur Bungo tidak berhenti pada pembangunan jalan. Jembatan yang aman dan berfungsi merupakan penghubung penting bagi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan kegiatan ekonomi sehari-hari.

Karena itu, perkembangan penanganan masing-masing jembatan perlu disampaikan secara terbuka, termasuk status pekerjaan, anggaran yang digunakan, dan target penyelesaian.

Daftar Proyek Strategis 2025 Menjadi Acuan Evaluasi PUPR

Pemerintah Kabupaten Bungo juga telah memublikasikan daftar proyek strategis tahun 2025. Di antara pekerjaan yang tercantum ialah pembangunan turap beton penahan tebing sungai untuk penanganan pascabencana di Dusun Batu Kerbau dan Dusun Sepungur, pemeliharaan berkala jalan Simpang Sari Mulya–Simpang Bukit Sari, rekonstruksi Jalan Simpang Bandara–Dusun Danau, serta rekonstruksi Jalan Damar.

Daftar tersebut penting sebagai titik awal untuk memetakan arah belanja pembangunan infrastruktur pada awal pemerintahan Dedy Putra–Tri Wahyu Hidayat.

Namun, evaluasi terhadap proyek-proyek tersebut perlu melihat lebih jauh pada realisasi anggaran, volume pekerjaan, kualitas hasil, serta kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan awal.

Menjemput Anggaran Pusat, Tantangan Berikutnya Memastikan Hasil

Upaya memperjuangkan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat juga menjadi bagian dari strategi pemerintahan Dedy Putra. Pada Juli 2025, Bupati Bungo melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Langkah koordinasi tersebut penting mengingat kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar harus berhadapan dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Perkembangan dukungan IJD untuk ruas Simpang Bandara–Dusun Danau pada September 2026 menjadi salah satu contoh konkret adanya alokasi pendanaan dari luar APBD kabupaten.

Meski demikian, keberhasilan memperoleh dukungan anggaran perlu diikuti dengan kemampuan menyiapkan dokumen teknis, mempercepat proses pengadaan, menjaga mutu konstruksi, dan memastikan proyek selesai sesuai jadwal.

Di sisi lain, strategi pemeliharaan jalan poros sebagaimana dijelaskan Plt. Kadis PUPR Bungo menjadi bagian penting dalam menjaga agar konektivitas wilayah tetap berjalan. Tantangannya adalah memastikan prioritas tersebut diterapkan berdasarkan kebutuhan paling mendesak dan tidak mengabaikan ruas-ruas lain yang juga membutuhkan penanganan.

Infrastruktur Perkotaan: Penataan Kawasan dan Pelebaran Jalan

Di kawasan perkotaan Muara Bungo, pemerintah daerah juga mengagendakan penataan sejumlah titik strategis, termasuk Simpang Jambi, Simpang Tugu Adipura Bambu Kuning, Simpang Drum, kawasan pusat kuliner Kompleks Jengki, serta jalur pejalan kaki di Jalan Sultan Thaha dan Jalan Sri Soedewi.

Peninjauan lokasi pada November 2025 menjadi bagian dari proses perencanaan pembenahan wajah kota agar lebih tertata, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, pada Agustus 2025, pemerintah daerah juga meninjau sejumlah titik pelebaran jalan di persimpangan kota serta lokasi pembangunan Transit Super Depo untuk pengelolaan sampah.

Agenda tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan jalan antardusun, tetapi juga menyangkut pengelolaan ruang perkotaan, keselamatan lalu lintas, kebersihan, dan kenyamanan ruang publik.

Akan tetapi, untuk memasukkan program-program tersebut sebagai capaian fisik, perlu dipastikan mana yang sudah dibangun, mana yang masih dalam tahap perencanaan, dan mana yang telah beroperasi. Peninjauan lokasi dan penetapan target belum dapat diperlakukan sebagai bukti penyelesaian pekerjaan.

Kesimpulan: Ada Kemajuan dalam Dukungan Program, Realisasi Fisik Tetap Perlu Diukur

Lebih dari satu tahun kepemimpinan Dedy Putra–Tri Wahyu Hidayat menunjukkan adanya sejumlah langkah pembangunan infrastruktur, mulai dari respons terhadap jalan rusak, dukungan anggaran IJD untuk Simpang Bandara–Dusun Danau, pembangunan jaringan irigasi Batang Uleh, hingga rencana penanganan jembatan dan penataan kawasan perkotaan.

Pernyataan Plt. Kadis PUPR Bungo, Dwi Herwindo, mengenai fokus pemeliharaan jalan poros di tengah keterbatasan anggaran memberikan gambaran tentang prioritas penanganan infrastruktur yang ditempuh pemerintah daerah.

Strategi tersebut dapat menjadi pilihan untuk mempertahankan konektivitas dan mencegah kerusakan jalan semakin parah. Namun, efektivitasnya tetap perlu diukur melalui data ruas jalan yang ditangani, besaran anggaran, volume pekerjaan, dan kondisi jalan setelah pemeliharaan.

Dari informasi yang tersedia, sejumlah program telah mencapai tahap peninjauan, perencanaan, penetapan dukungan anggaran, atau pelaksanaan yang diumumkan pemerintah. Namun, belum seluruh program tersebut dapat dinyatakan selesai secara fisik tanpa dukungan data realisasi yang memadai.

Karena itu, penilaian terhadap kinerja infrastruktur pemerintahan ini harus tetap berimbang. Pemerintah layak diapresiasi atas langkah memperjuangkan anggaran dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat, tetapi capaian akhir tetap perlu dibuktikan melalui data realisasi pekerjaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan warga.

Bagi Dinas PUPR Kabupaten Bungo, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan tahan lama, sekaligus menjelaskan secara transparan alasan penetapan prioritas di tengah keterbatasan anggaran.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar berapa banyak proyek yang diumumkan, melainkan berapa banyak jalan yang benar-benar mulus, jembatan yang kembali berfungsi, lahan pertanian yang memperoleh pengairan, dan masyarakat yang merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

(*Ari)