Heboh! Tukang Bakso Ini Ditagih Pajak Restoran Rp6 Juta Sebulan, Begini Kata Pemerintah

Sebuah foto disertai narasi tukang bakso di Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut), ditagih pajak Rp 6 juta sebulan viral. Pemerintah Kota (Pemko) Binjai pun memberikan penjelasan. Dilihat, Sabtu (28/8/2021), warung bakso yang ditagih pajak itu bernama Bakso Karebet, yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai. Dari surat yang ikut diunggah, penagihan pajak disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai.

Heboh! Tukang Bakso Ini Ditagih Pajak Restoran Rp6 Juta Sebulan, Begini Kata Pemerintah
Screenshot foto viral soal tukang bakso ditagih pajak Rp 6 juta (Foto: dok. Istimewa)

BRITO.ID, BERITA VIRAL - Sebuah foto disertai narasi tukang bakso di Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut), ditagih pajak Rp 6 juta sebulan viral. Pemerintah Kota (Pemko) Binjai pun memberikan penjelasan.

Dilihat, Sabtu (28/8/2021), warung bakso yang ditagih pajak itu bernama Bakso Karebet, yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai. Dari surat yang ikut diunggah, penagihan pajak disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai.

Pajak yang ditagihkan itu adalah pajak restoran dengan besaran Rp 200 ribu per hari. Jadi, selama Juli 2021, pedagang bakso itu ditagih pajak Rp 6 juta.

"Miris, warung bakso kaki lima dikenai pajak restoran Rp 6 juta per bulan. Pengakuan si pemilik warung bakso, pendapatan kotornya per hari paling banyak Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu," tulis pengunggah foto.

Pedagang bakso, Handoko, membenarkan dirinya mendapat surat tagihan pajak sebesar Rp 6 juta. Dia mengaku terkejut mendapatkan surat itu.

"Terkejut. Kalau segitu pajaknya, mending saya tutup. Benar, bagus saya tutup," ucap Handoko saat dihubungi.

Handoko mengatakan dia berjualan bakso sudah hampir 3 tahun. Baru Juli 2021 dia mendapatkan tagihan pajak untuk dagangannya.

"Juli itu saya masih pakai becak, sekarang sudah saya turunkan steling dari becaknya. Buka lapak (tempat jualan) kecil di pinggir jalan. Kaki lima. Lima hari saya turunkan steling, pas 3 hari saya turunkan, saya langsung dapat surat itu," jelasnya.

Dia mengaku sudah mendatangi pihak BPKAD untuk mempertanyakan persoalan itu. BPKAD, kata Handoko, melakukan pemutihan terhadap pajak yang harus dia bayarkan itu.

"Kemarin kita sudah ke GOR memenuhi panggilan mereka. Di situ dijelaskan, katanya diputihkan bagi yang datang, bagi yang tidak datang, katanya setuju dengan pajak itu," jelasnya.

Kepala BPKAD Kota Binjai Affan Siregar memberi penjelasan terkait pajak itu. Affan mengatakan hitungan besaran pajak itu berdasarkan survei yang sudah mereka lakukan.

"Tagihan yang kami sampaikan itu telah didahului dengan hasil survei. Tentu surveinya terbatas dengan sumber daya yang kami miliki," ucap Affan.

Affan mengatakan tagihan yang disampaikan melalui surat itu bukan merupakan ketetapan. Pihak pemilik tempat usaha dapat memberikan klarifikasi jika pajak yang ditagihkan tidak sesuai dengan penghasilan warungnya.

"Surat tagihan kami itu bukan harga mati, itu hanya informasi yang dapat diklarifikasi. Kalau pemilik restoran merasa itu terlalu besar, tentu dapat diklasifikasi dengan mengisi formulir. Berapa yang seharusnya yang layak," ucap Affan.

"Tetapi formulir yang diisi itu kan ditandatangani, itu kan pernyataan, sesungguhnya pajak ini yang bersifat self assessment. Kita yang menghitung, kita yang melaporkan, kita yang menyetorkannya," tambahnya.

Klarifikasi itu juga berlaku untuk pedagang bakso yang ditagih hingga Rp 6 juta. Affan mengatakan pihaknya menyediakan tempat untuk pedagang yang ingin melakukan klarifikasi terkait pajak ini di GOR Kota Binjai selama lima hari.

"Bilamana Saudara merasa ada ketidaksesuaian dengan hasil yang disampaikan tim kami, dapat menyampaikan klarifikasi pajak pada acara sosialisasi yang dilakukan pada 23-27 Agustus 2021 di GOR," terang Affan.

Sumber: detikcom
Editor: Ari