Rocky Candra Desak Ketegasan ESDM Atasi PETI dan Solusinya: "Harus Tunggu Berapa Orang Lagi Meninggal?"
Ari W
BRITO.ID, BERITA JAKARTA — Anggota DPR RI Komisi XII asal Jambi, Rocky Candra, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terus memakan korban jiwa di berbagai daerah. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, Kamis (21/1).
Dalam forum tersebut, Rocky secara tegas menyoroti rentetan peristiwa tragis akibat PETI yang terjadi dalam waktu berdekatan. Ia menyebut, satu hingga tiga minggu sebelumnya terjadi insiden PETI di Bogor yang mengakibatkan hampir sebelas orang meninggal dunia. Dua hari sebelum rapat, peristiwa serupa kembali terjadi di Sarolangun, dengan enam korban jiwa, dan terakhir delapan orang meninggal akibat aktivitas PETI.
“Harus menunggu berapa orang lagi yang meninggal untuk ini bisa diterbitkan? Ini soal nyawa manusia, Pak Menteri,” tegas Rocky dalam rapat tersebut.
Ia menilai, persoalan PETI tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan sporadis dan reaktif, melainkan membutuhkan kebijakan nasional yang tegas dan terstruktur dari Kementerian ESDM, termasuk keterlibatan lintas sektor dalam mencari solusi yang nyata dan berkelanjutan.
Rocky juga menyinggung kondisi di Provinsi Jambi yang menurutnya memiliki persoalan PETI yang serius dan kompleks. Ia mengakui adanya kepala daerah yang menunjukkan sikap tegas, salah satunya Bupati Kabupaten Bungo, yang berani menutup aktivitas PETI meskipun menghadapi tekanan dan intimidasi dari kelompok preman.
“Bupati Bungo menutup PETI, Pak Menteri. Dihadang oleh preman, tapi dia lawan habis-habisan. Tapi kan tidak semua bupati seperti ini,” ujarnya.
Menurut Rocky, ketegasan kepala daerah saja tidak cukup jika tidak didukung kebijakan struktural dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan persoalan PETI terus berulang dengan pola yang sama: pembiaran, korban jiwa, reaksi sesaat, lalu kembali normal tanpa solusi permanen.
Ia mendesak Kementerian ESDM untuk menghadirkan kebijakan yang konkret, terintegrasi, dan berorientasi pada penyelamatan nyawa rakyat, perlindungan lingkungan, serta penataan pertambangan rakyat secara legal dan berkeadilan.
“Harus ada kebijakan, harus ada ketegasan dari Kementerian ESDM melalui kewenangannya untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan PETI,” tegas Rocky.
Pernyataan ini menegaskan bahwa isu PETI bukan semata persoalan hukum, tetapi telah menjadi krisis kemanusiaan dan lingkungan yang menuntut keberanian politik, kepemimpinan kebijakan, serta keberpihakan nyata kepada keselamatan rakyat.
(Ari Widodo)
