Banyak Terjaring OTT KPK, DPR Sarankan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Banyak Terjaring OTT KPK, DPR Sarankan Kepala Daerah Dipilih DPRD

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dievaluasi, setelah maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah.

"Yang harus dievaluasi adalah sistem demokrasi kita, kami sebenarnya ingin mendorong evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung yang saat ini masih berlangsung," kata Bambangdi Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung adalah akar masalah kenapa para kepala daerah melakukan hal yang tidak terpuji, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena biaya politik yang sangat tinggi.

Menurut dia, berdasarkan kesimpulan tim ahli dan kajian internal DPR dengan berbagai kajian bahwa politik biaya tinggi yang ditimbulkan karena pemilihan langsung menjadi akar persoalan korupsi kepala daerah tidak pernah selesai.

"Berdasarkan 'kacamata' pribadi saya dan kajian kami di DPR, kesimpulannya bahwa akar persoalannya ada di pemilihan langsung mengeluarkan biaya yang tinggi," ujarnya.

Dia menyarankan adanya sistem berdemokrasi secara elegan dan tidak pragmatis, yaitu dengan pemilihan kepala daerah di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut dia, dengan pemilihan di DPRD, penegak hukum lebih mudah mengawasi 50-60 anggota DPRD yang memilih kepala daerah. "Sistem ini tidak memerlukan politik uang yang begitu tinggi dan rentan potensi benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terkait jual beli jabatan.

Dalam OTT itu, KPK turut mengamankan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra bersama enam orang lainnya. "Terkait jual beli jabatan," kata Basaria di Jakarta, Rabu (24/10).

Basaria menyatakan tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa bukti transfer dan uang dalam OTT tersebut. Namun, Basaria belum bisa merinci berapa jumlah yang diamankan itu.

Tujuh orang yang diamankan itu sedang dibawa ke gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (red)