"Blak-Blakan" Jonan Soal Sukses Divestasi Freeport Jokowi

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pelunasan divestasi PT Freeport kepada PT Inalum (Persero) di Istana Merdeka. Drama yang panjang serta tarik ulur mengenai negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia akhirnya selesai di penghujung tahun 2018.

PT Freeport Indonesia secara sah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dengan menguasai saham mayoritas sebesar 51 persen. Meski sudah menjadi mayoritas, namun masih saja muncul berbagai komentar dengan nada negatif mengenai tambang emas terbesar di dunia tersebut.

Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) bahkan menyayangkan adanya tuduhan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) seolah-olah membeli barang milik Indonesia sendiri.

Sangat disayangkan beberapa pengamat tidak membaca data dan Kontrak Karya (KK) PTFI sebelumnya, namun berani membuat analisa bodong dan menyesatkan publik seolah-olah kita membeli Tanah Air kita sendiri. Tidak seperti itu, kata Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar Lembaga Inalum Rendi Witular.

Inalum resmi meningkatkan kepemilikannya di PTFI dari 9,36 persen menjadi 51 persen dengan membayar 3, 85 miliar dolar AS atau sekitar Rp55 triliun dan menjadi pengendali perusahaan yang memiliki tambang Grasberg di Papua dengan kekayaan emas, perunggu dan perak sebesar Rp2.400 triliun hingga 2041.

PTFI melakukan eksplorasi dan penambangan berdasarkan KK dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1967 di zaman Soeharto dan diperbarui melalui KK tahun 1991 di zaman Presiden yang sama dengan masa operasi hingga 2021. Terkait dengan masa operasi tersebut, perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan (FCX), pengendali PTFI, dan pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda atas isi pasal perpanjangan.

Pengertian FCX adalah bahwa KK akan berakhir di tahun 2021 namun mereka berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun (hingga 2041). Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara "tidak wajar".

Interpretasi yang berbeda terkait kata tidak wajar ini harus diselesaikan di pengadilan internasional (arbitrase).

Jika ambil jalur arbitrase dampaknya operasional PTFI akan dikurangi atau bahkan dihentikan. Ini akan berakibat pada runtuhnya terowongan bawah tanah sehingga biaya untuk memperbaikinya bisa lebih mahal dari harga divestasi. Tambang Grasberg adalah yang paling rumit di dunia.

Berikut jawaban Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan atas pertanyaan-pertanyaan terhadap divestasi tersebut: Apa yang membuat proses divestasi alot? Freeport ini kalau ditanya begini, bagian mana paling mudah dari proses akuisisi saham Freeport, adalah bagian yang komentar dan wawancara adalah paling mudah, kalau nanti saya jadi pengamat mungkin nanti saya akan paling panjang komentarnya karena saya pernah ada di lapangan sejak muda. Apalagi mengomentari pekerjaan orang, itu pasti lebih mudah.

Yang saya minta satu, dilihat dari pencapaian maksimal yang bisa dilakukan, kalau pemerintah yang dulu dianggap kurang tepat, itu ga bisa, pemerintah ya pemerintah. Kalau sampai arbitrase, secara internasional yang disalahkan adalah pemerintah Indonesia bukan pemerintahan yang dulu, bukan Presiden dulu atau menteri yang dulu. Jadi tidak bisa memandang permasalahan seperti itu. Ini membawa nama pemerintah Indonesia.

Kedua, banyak yang komentar tentang nilainya entah tinggi atau rendah. Begini, proses valuasi, nilai akuisisi itu dilakukan Kementerian BUMN dan Inalum, saya sebagai regulator saya tidak terlibat langsung, Namun ini sudah konsultasi BPKP, Kejaksaan Agung dan lainnya. Kalau mau dilihat lagi, biar jelas libatkan saja aparat atau lembaga lain, untuk menilai lagi, silakan saja. Kalau dulu saya mendengarkan banyak orang mengenai restorasi perkeretapaian di Indonesia, tidak akan jadi seperti ini industri pelayanan kereta api kita sekarang.

Jadi bapak terganggu dengan komentar-komentar itu? Kalau saya sih tidak terganggu, saya cuma ingin menyampaikan bahwa bangsa ini haruslah kompak, demi kepentingan negara. Dikomentari kiri-kanan, apalagi untuk kepentingan orang tertentu, menurut saya ini tidak sehat. Ini diketawakan sama dunia internasional, diketawain juga sama Freeport McMoran. Akuisisi saham Freeport ini 51 persen, lalu anda ubah Kontrak Karya menjadi IUPK, masyarakat sendiri banyak protes, kalau tidak dilakukan juga banyak diprotes dianggap bahwa pemerintah tidak mampu. Ini membingungkan.

Apa bedanya setelah kita dapat akuisisi saham Freeport 51 persen? Sebenarnya Kontrak Karya akan berkakhir tahun 2021, namun di dalam poerjanjian itu, terakhir dibuat tahun 1991 itu disebutkan bahwa yang akan berkahir kontraknya dapat diperpanjang sampai 2041 atau 2x10 tahun, dan dapat dibatalkan tapi dengan alasan yang jelas dan masuk akal, misal tidak bayar pajak,tapi kan ini semua memenuhi. Bagaimana kalau 2021 kita stop kontraknya ? Bisa saja, tapi satu kita harus siap arbitrase internasional. Itu sudah pasti, ditambah dengan prosesnya yang panjang dan biaya yang mahal. Selain biaya besar, kalau stop operasi Freeport tambang bawah tanah itu tidak bisa berhenti. Tambang bawah tanah itu tidak bisa berhenti dalam jangka waktu yang panjang, kalau terjadi, semua lorong-lorong tambang bawah tanah dan gua bawah tanah, menurut ahli akan terganggu dan sangat butuh biaya besar untuk dioperasikan kembali. Nah, kalau dibiarkan satu atau dua tahun untuk menghadapi arbitrase Internasional, pasti akan berantakan, kalau berantakan siapa yang mau recover. Kalau kita menang-pun, (di arbitrase) kita juga belum tentu dapat me-recover dengan cepat.

Ada yang debat, kalau cuma segini anak bangsa juga bisa. Loh? saya yakin juga bisa, namun ini operasinya terlalu besar untuk dipertaruhkan begitu. Cara pengelolaan dan sebagianya, Grasberg, Tembagapura atau di Mimika adalah salah satu operasi pertambangan bawah tanah terbesar di dunia dan paling kompleks di dunia. Lalu ini maunya bagaimana? mau diselesaikan baik-baik tanpa risiko, atau mau ribut? ya kan. Kalau 2021 stop kan bisa diambil secara gratis, atau malah seperti 'beli lagi rumah sendiri? Kalau ada yang bilang proses ini seperti beli lagi rumah sendiri, pasti belum baca UU Minerba no 4 tahun 2009, Belum juga baca PP-nya, atau belum baca good mining pratice, ini beda dengan operasi hulu migas, bukan seperti Rokan atau blok Mahakam, ini jauh berbeda. Mahakam itu semua investasinya cost recovery, semua investasinya sepanjang disetujui oleh negara boleh dilakukan, semua instalasi hulu migas itu milik negara. Misal Pertamina Hulu Energi, Pertamina Hulu Mahakam, itu semua asetnya bukan milik Pertamina, tapi milik negara. Investasi ini cost recovery yang dibiayai oleh APBN. Kalau pertambangan, misal Kontrak Karya seperti Freeport dan lainnya, kecuali PKP2B generasi 1 dan satu plus asetnya milik negara, selain itu semua investasi Kontrak Karya kebanyakan investasi sendiri, termasuk Freeport. Ini adalah koorporasi sendiri bisa dinilai 6 miliar dolar As atau lebih.

Ini kan total nilainya 60 triliun kenapa cuma dibeli sekitar 40 - 50 triliun? Waktu dinilai itu kurs-nya dalam dolar, mungkin waktu itu kursnya kisaran 10 ribu rupiah lha sekarang kan kursnya hampir 15 ribu, ini mau pakai kurs yang mana.

Kenapa investasi Freeport ini harus dibeli? Karena investasinya ini bukan punya kita bukan tambangnya dibeli, tambangnya milik negara, semua tambang milik negara, tapi investasinya adalah milik mereka. Orang yang mengelola apakah kontrak karya atau IUPK, adalah orang yang diberi konsesi mengelola, tapi asetnya ya milik mereka, tambang punya negara.

Bagaimana asetnya, jika tahun 2021 Freeport off? Misal ok, 2021 off mereka (Freeport) pergi, ok lalu mereka tanya, asetnya dibayar ga? tetap dibayar, lalu panggil valuation, terus kita janjian sama Freeport, tapi tolong operasionalnya jangan di-break, tetap jalan. Kalau skema itu terjadi bisa tidak? bisa saja.

Tapi paling asetnya juga dinilai nanti senilai 6-8 miliar dolar AS, trus kita ambil sahamnya 51 persen, kan jadinya sama saja. Mesti ingat. kalau akuisisi mayoritas itu pasti bayarnya lebih, beda kalau akuisisi yang dapat hanya minoritas. Sebab kalau kita mayoritas kita berhak menentukan pengurus juga, berhak ikut mengelola bersama. Ini yang bisa dipahami.

Modal Rp56 triliun (biaya saham Freeport) besar, tapi dinilai itu hanya didapat dengan dana hutang, apa komentarnya.

Satu, komentar saya, jika ada yang komentar seperti itu, pasti dia tidak pernah berbisnis secara global. kan boelh saya juga komentar.

Kedua, memang ini salah satu modal investasi yang terbesar dalam 10 tahun ini di Asia jika dilihat dari cross border m and a , karena sudah jarang sejak krisis 2008 ada yang investasi sebesar itu. Kalau ditanya akusisi ini dengan hutang saja bangga? ini akan ada dua hal satu tentang akuisisi dulu, akuisisi ini dapat uang dari mana ini hal yang berbeda lagi. Kalau dulu Inalum juga tidak diselesaikan, tahun 2013, zaman pemerintahan pak SBY, Inalum juga tidak mungkin bisa mencari hutang yang begitu besar.

Kalau mau ngomong soal bangganya, begini, 'memangnya perusahaan anda bisa cari hutang tanpa jaminan sebesar 3,8 miliar dolar AS sekaligus? Menurut saya tidak akan banyak yang bisa. Pertamina mungkin yang bisa. Ini tanpa ada jaminan lho, yang dijaminkan adalah satu bukan saham yang akan diambil dari Freeport McMoran, dan Rio Tinto, ini tidak ada jaminan. Tambang tidak boleh dijaminkan, itu milik negara. Kalau dulu Inalum tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang terjadi transaksi tahun 2013, Inalum tidak mungkin cari hutang sebesar itu, 3,8 miliar dolar AS. Kenapa tidak dibayar pakai APBN? Ini pertanyaan bagus, kalau arahnya ke situ bagus. Kalau nilai uang sekarang kan Rp50 triliun, bisa tidak bayar pakai APBN? menurut saya kalau mau dipotong investasi pembangunan Indonesia, belanja modal pemerintah, dan ya bisa saja, kan nilainya semua Rp2000 ribu triliun lebih. Tapi nanti akan mengganggu perekonomian nasional, akan mengganggu pemerataan pembangunan nasional, bisa sangat mengganggu karena sudah dicanangkan. Kenapa hutangnya dari luar negeri? Konsorsium bank besar yang beroperasi di Indonesia saya yakin kalau Rp50-60 triliun pasti bisa, saya yakin bisa, nah kita menghindari ini supaya tidak ada kontraksi, kalau dipinjamkan ini Rp60 triliun atau 6 miliar dolar AS bisa tidak, bisa, kemudian uangnya dibawa pergi, nah mungkin bisa mempengaruhi kurs rupiah lagi. Makanya kita pinjam dari luar negeri supaya uangnya (dolar) bisa masuk.

Secara bisnis, apa keuntungan dari investasi beli saham Freeport ini? Ketika mau beli ini arahan Presiden ada empat, satu Indonesia harus saham 51 persen, kedua harus bangun smelter, ok sudah jalan, ketiga penerimaan negara lebih besar secara keseluruhan. Keempat, ya harus ubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kalau izin itu berarti kita yang kasih. kalau kontrak berarti satu level kan. Ada satu lagi sebenarnya yang tidak ditulis di dalamnya atau tidak dimandatkan Presiden secara formal itu apa? Presiden tanya ke kami, 'Ini sebenarnya kalau kita ambil, menguntungkan atau tidak sih? jangan-jangan rugi?' kami jawab, kita yakin kan kalau kendaraan listrik itu akan berkembang pesat di masa depan. Ya jawabannya itu. Kalau kita yakin kendaraan listrik akan berkembang pesat di dunia, pasti membutuhkan tembaga dalam jumlah yang besar. Kedua, kalau kendaraan listrik pesat, maka infrastruktur listrik dunia kan bertambah, kan hasil tambang ini (Freeport) kalau diolah jadi copper mate atau batangan copper kan diekspor juga , ini bisa jadi inti kabel dan sebagainya yang mendukung instalasi listrik tersebut. Dengan melihat itu, saya kira Inalum punya konsultan sendiri, menguntungkan atau tidak. Pasti untung kok. Ini visi dari sekarang sampai ke depan.

Ini misalnya, Pak Presiden bilang ke saya, 'daripada 51 persen saham ini bikin ribut, mending dikasihkan ke saya, terserah dapat hutang darimana, tapi pilihannya saya harus berhenti jadi menteri.' saya akan jawab, pasti saya memilih berhenti jadi menteri, dan mau mengambil saham 51 persen itu, karena ini menguntungkan sekali.
(red)