Buka Rakor DKP Periode ke-1 Tahun 2019, Gubernur Jambi: Kondisi Pangan Tak Cukup Terjadi Kerawanan Pangan

Buka Rakor DKP Periode ke-1 Tahun 2019, Gubernur Jambi: Kondisi Pangan Tak Cukup Terjadi Kerawanan Pangan
Buka Rakor DKP Periode ke-1 Tahun 2019, Gubernur Jambi: Kondisi Pangan Tak Cukup Terjadi Kerawanan Pangan

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Gubernur Provinsi Jambi buka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Periode ke-1 tahun 2019, Senin (29/4/2019) bertempat di aula Kantor Bappeda Provinsi Jambi. Dalam rapat tersebut mengusung tema makna FSVA dalam mewujudkan ketahanan pangan.

 

Agenda ini dihadiri Kepala Badan ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr Ir Agung Hendriadi, Kepala Daerah se-Provinsi Jambi serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

 

Dalam sambutannya, Gubernur Jambi, Dr Fachrori Umar M. Hum menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat ini. Dikatakannya, untuk persoalan ketahanan pangan saat ini cukup kompleks sehingga dapat menggrogoti sektor ketahanan pangan Provinsi Jambi.

 

Salah satu permasalahan yang cukup komplek adalah indikasi berkurangnya ketersediaan lahan pertanian yang tidak singkron dengan pertambahan jumlah penduduk.

 

"Karena kita ketahui hal ini erat kaitannya dengan peningkatan produksi," ujarnya.

 

Menurut Fachrori, dalam mencapai progres ketahanan pangan, tidak cukup hanya sebatas bertahan, melainkan progres memperkecil resiko ketahanan pangan suatu daerah. Sehingga daerah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

 

"Ketika kondisi pangan suatu daerah tidak tersedia tidak cukup memenuhi kebutuhan penduduk, maka yang akan terjadi adalah kerawanan pangan, ini yang kita kawatirkan" jelasnya.

 

Berdasarkan laporan Dinas Ketahanan Pangan yang telah menyusun peta ketahanan dan kerentanan diharapkan dapat memberikan informasi serta bisa menyusun konsep kerawanan berdasarkan indikator-indikator yang sudah disusun.

 

"Saya minta kepada Bupati, Walikota menindaklanjuti peta ketahanan pangan hingga ketingkat desa," katanya.

 

Untuk itu, melalui Rakor ini, dirinya berharap pemerintah daerah memperhatikan indikasi permasalahan tersebut. Sehingga, kedepan diharapakan sektor pangan bukan lagi menjadi stigama permasalah komplek yang menggrogoti tubuh ketahanan suatu daerah. (wan/Adv)