DLH Provinsi Jambi Terima 17 Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Sepanjang tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup menerima 17 laporan kasus dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan di Provinsi Jambi.

Kepala Dinas lingkungan Hidup Provinsi Jambi Evi Frimawaty menjelaskan berdasarkan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 22 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan, dugaan pencemaran dan perusakan hutan, DLH Provinsi Jambi telah mendirikan Pos Pengaduan Kasus Lingkungan. Sepanjang tahun 2018 laporan yang masuk  sebanyak 17 (tujuh belas) pengaduan.

"Dari 17 kasus pengadaduan, ada  1 (satu) kasus pengaduan yang tidak terbukti. Sementara ada 16 (enam belas) kasus pengaduan telah dilanjutkan pada penegakan hukum. Sementara dari 16 kasus pengaduan ada 4 (empat) telah diselasikan dan 1 (satu) kasus telah diserahkan ke DIRJEND GAKUM KLHK, dan 12 (dua belas) sedang diproses oleh DLH Prov Jambi," kata Evi Frimawaty.

Menurut Evi Frimawaty kembali, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak pengadu, maka Dinas Lingkungan Hidup Prov Jambi telah menyampaikan hasil verifikasi pengaduan kepada pihak pengadu. Baik melalui surat ataupun melalui media sosial lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan penataan hukum terhadap dunia usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Pengawasan penataan hukum terhadap usaha/kegiatan pada kegiatan Penataan Hukum Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka penegekan hukum lingkungan, untuk melihat ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf f,UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah penegakan hukum.

Tujuan melakukan pengawasan penataan hukum lingkungan untuk membantu, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban yang tercantum dalam persyaratan yang tercantum dalam Izin lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undang di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pengawasan p[enaatan hukum lingkungan hidup perlu melibatkan berbagai komponen. Diantaranya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat maupun organisasi/lembaga swadaya masyarakat yang merupakan suatu lembaga atau institusi yang diselengarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup. Untuk memberikan suatu pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan penaatan hukum lingkungan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau pejabat struktural beserta staf teknis di Bidang Penaatan Lingkungan DLH Provinsi Jambi untuk melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) dalam rangka penegakan hukum lingkungan," kata Evi Frimawaty.

Menurut dia yang menjadi dasar untuk melakukan kegiatan penaatan hukum lingkungan adalah evaluasi dari surat tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan lingkungan dan surat keputusan penerapan sanksi administratif yang dikelurkan oleh dirjen Gakkum KLHK dan DLH Provinsi Jambi kepada penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan progres dari temuan lapangan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

       Rekapitulasi Pengawasan Penaatan Hukum Lingkungan.

Keterangan :

            *Huruf  merah  : kasus berasal dari Pos Pengaduan

            * Huruf hitam   :  kasus berasal dari hasil Pengawasan