DPD RI Desak Transformasi Sosial: Fokus Penanggulangan Judi Online dan Pinjol
Ari W
BRITO.ID, BERITA JAKARTA – Komite III DPD RI mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama elemen masyarakat untuk segera melakukan transformasi sosial guna mengatasi permasalahan yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/25), Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyatakan bahwa upaya transformasi sosial harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
Filep menyoroti dampak negatif dari praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang kian marak di tengah masyarakat.
“Judi online dan pinjol tidak hanya memberikan dampak finansial yang merugikan, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Kedua praktik ini menciptakan kecanduan, merusak hubungan sosial, serta menjerat masyarakat dalam lingkaran utang dan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi,” ujar Filep.
Selain itu, Filep menambahkan bahwa penyalahgunaan penggalangan donasi juga merupakan bentuk penghianatan kepercayaan masyarakat, yang memicu reaksi emosional serta mengganggu stabilitas sosial. Menurutnya, setiap tindakan sosial harus didasari oleh transparansi dan akuntabilitas.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, Daya Hartono, menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang diusung Kemensos. “Kami sangat mendukung program sekolah rakyat karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Papua Barat Daya,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPD RI dari Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mendesak agar Kemensos segera mengambil langkah konkrit untuk membantu anak-anak jalanan yang putus sekolah. “Permasalahan anak-anak jalanan harus segera diatasi dengan adanya rumah pembinaan agar mereka dapat kembali bersekolah,” tuturnya.
Menyambung pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan Presiden RI, akan dibangun sekolah rakyat unggulan bagi keluarga miskin. “Sekolah rakyat yang berbentuk asrama ini ditargetkan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan target 100 sekolah pada tahun ini hingga 2026, sebagai wujud komitmen untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan,” imbuhnya.
Transformasi sosial yang dimaksud DPD RI diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, instansi terkait, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan, khususnya dampak negatif dari judi online dan pinjol.
(Ado/red/DPD-RI)
