DPRD Muarojambi Setuju Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018

DPRD Muarojambi Setuju Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Muarojambi Senin (24/6/19) menggelar rapat paripurna. Kal ini dalam rangka Pengambilan Keputusan/Persetujuan Dewan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Muarojambi Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.

Paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Muarojambi dan dipimpin langsung Ketua DPRD Muarojambi Salma Mahir, didampingi Wakil Ketua I Edison, Wakil Ketua II Amirudin. Paripurna dihadiri Bupati Muarojambi Masnah Busyro, Sekda Muarojambi M Fadhil Arief, para kepala OPD, Camat dan para anggota DPRD Muarojambi.

 

DPRD Muarojambi melalui juru bicaranya Kamaludin Havis menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 yang mencakup laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca arus kas dan cakupan substansial dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Pada prinsipnya semuanya sudah sesuai dengan hasil BPK RI yaitu hasil audit yang sebenarnya. Ranperda ini juga sudah dilakukan pembahasan secara bersama-sama dengan OPD terkait," sampainya.

 

Dilanjutkan Havis, bahwa setelah melewati proses sesuai aturan, DPRD Muarojambi memutuskan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Saya selaku juru bicara Pansus menyampaikan Ranperda ini segera kita ajukan ke provinsi untuk dievaluasi provinsi kemudian juga hari ini kita ambil keputusan untuk ditetapkan dari Rancangan peraturan daerah akan diambil keputusan bersama menjadi Peraturan Daerah(Perda)," pungkas Havis.

 

Di akhir acara dilakukan penandatangan berita acara pengesahan Ranperda untuk menjadi Perda. Selanjutnya Ranperda ini akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi. (rom/adv)