Gubernur Jambi & Bupati/Wali Kota Komitmen Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Gubernur Jambi & Bupati/Wali Kota Komitmen Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
Gubernur Jambi H Fachrori Umar menandatangani komitmen bersama untuk menangani Karhutla. (Deni/brito.id)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Rapat terbatas dalam upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) beberapa hari terakhir semakin parah, serta mengakibatkan bencana kabut asap langsung dipimpin Gubernur Jambi Dr Drs H Fachrori Umar, M.Hum. Rapat berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (19/9/19).

Gubernur Jambi dan Bupati serta Wali Kota se-Provinsi Jambi, memperkuat upaya penanganan karhutla dengan penandatanganan komitmen bersama Kepala Daerah di Provinsi Jambi. Terutama dalam penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Komitmen bersama itu berisikan 5 point yakni Melakukan langkah-langkah strategis sinergis dan antisipatif dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan pasca karhutla di wilayah masing-masing.

Kemudian, melibatkan seluruh komponen masyarakat, untuk pelaksanaan penanggulangan bencana karhutla, secara konsisten melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan terkait pelaksanaan penanggulangan bencana karhutla.

Kemudian menyiapkan personil pendanaan dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana karhutla dan melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik individu maupun korporasi sesuai dengan kewenangannya.

Penandatangan itu turut disaksikan Ketua Pengadilan Tinggi Hj Irama Chandra Ilia, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edy Purwanto, Kapolda Jambi Irjen Pol H Muchlis AS, Kejati Jambi Hj Andi Nurwinah dan Danrem 042/Gapu Jambi Kol Arh Ephis Rudi.

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan Gubernur Jambi bersama Bupati Merangin, Bupati Muarojambi, Bupati Tebo, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Wakil Bupati Sarolangun, Wakil Walikota Jambi, Wakil Bupati Bungo, Sekda Tanjabbar, Sekda Batanghari, Sekda Sungai penuh, Kadis Kesehatan Kerinci.

Gubernur Jambi H Fachrori Umar memaparkan data terkini status udara di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi sudah masuk kondisi tidak sehat, bahkan berbahaya. Sehingga mengganggu kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat jika tidak diambil langkah serius.

"Jangan sampai bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap ini sama dengan kejadian tahun 2015," ungkap Fachrori. 

Rapat serta penandatanganan komitmen penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi penegasan untuk dilaksanakan secara maksimal, agar kabut asap tidak menjadi bencana bagi masyarakat.

"Mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik, efektif dan efisien untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap ini. Dan, tentunya saya harapkan komitmen serta keseriusan semua pihak untuk berkontribusi sesuai kewenangan dan tugasnya, saya yakin jika kita bisa bersinergi persoalan ini dapat segera teratasi," harap Fachrori. 

Gubernur Jambi mengakui sudah melakukan upaya pencegahan dan antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan menetapkan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi dari tanggal 23 Juli hingga 20 Oktober 2019. Yang juga diikuti dengan beberapa kegiatan pencegahan dan pengamanan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, beberapa waktu lalu salah seorang Manggala Agni telah gugur dalam menjalankan tugas.

"Kondisi cuaca yang belum menunjukkan perubahan, ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan masih akan selalu tinggi dan kita harus terus meningkatkan kewaspadaan, mengantisipasi sekaligus melokalisir agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas," ujar Fachrori. 

Gubernur Jambi berharap sinergi dari seluruh komponen di daerah guna penanggulangan bencana karhutla dan kabut asap dengan menekankan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Yakni agar Dinas Kesehatan memberikan bantuan ambulans beserta alat kesehatan seperti oksigen untuk mendukung kelancaran petugas lapangan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Agar pihak perusahaan mengantisipasi secara dini kebakaran hutan dan lahan di lingkungan sekitar perusahaan, serta wajib membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran penanganan Karhutla.

Kemudian, diminta kepada perusahaan untuk menyiapkan embung di wilayah operasinya sebagai sumber air untuk mengantisipasi kekurangan air pada musim kemarau dan agar penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan diterapkan tanpa pandang bulu baik perseorangan maupun korporasi. 

Penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan sinergitas melakukan pemadaman kebakaran dan menanggulangi dampak kabut asap.

"Saya sangat mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan satgas pengendalian dan penanggulangan karhutla. Dan, berharap dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Potensi kebakaran masih tinggi, maka jangan sampai terjadi kebakaran baru dengan melakukan patroli dan monitoring harus ditingkatkan terhadap lokasi-lokasi rentan terbakar," kata Fachrori.

Komandan Korem Garuda Putih 042/Gapu Kolonel Arh Elphis Rudi selaku Komandan Satuan Tugas  menyampaikan paparan mengenai upaya-upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sudah dilaksanakan serta strategi dan rencana tindak yang akan dilakukan. Untuk solusi jangka pendek yakni perlu adanya keterlibatan semua unsur dalam penanganan karhutla, perlu dukungan Pemprov/Pemkab/Pemkot dan Dinas terkait untuk membantu mencari alat dan pengerahan personil, terutama di wilayah yang saat ini mengalami kebakaran yang luas seperti Seponjen, Sungai Gelam, Puding PT.Pesona, Sadu, Berbak dan Bajubang serta perlengkapan perorangan bagi Personil Damkar seperti masker damkar, sepatu dan sarung tangan tahan api serta alat pemadam kebakaran gendong.

Kemudian, Pemprov/Pemkab/Pemkot dan Dinas terkait untuk mengkomunikasikan dengan pihak perusahaan dan perkebunan agar dapat mendukung  alat berat, guna membuat sekat kanal untuk melokalisir kebakaran dan membuat sumur bor perusahaannya yang tidak digunakan, perusahaan harus lebih proaktif dalam mendukung pelaksanaan pemadaman pembakaran baik berupa alat dan perlengkapan maupun personil, Perlu mengaktifkan pos siaga karhutla di tiap desa rawan karhutla, dibutuhkan dukungan anggaran untuk sarpras makan dan minum bagi pasukan pemadam kebakaran.

Sedangkan Solusi Jangka Panjang diantaranya bentuk Desk Aktif yang bersifat AD Hoc penanggulangan karhutla, perdataan perizinan, evaluasi semua perusahaan terutama yang kurang mapan dan ada indikasi kurang peduli/ sengaja membakar, perlu adanya penempatan personil di setiap perusahaan untuk pengawasan melekat terhadap  pelaksanaan ketentuan pencegahan karhutla, perlu adanya dukungan anggaran sosialisasi edukasi dan literasi pencegahan perilaku masyarakat.

Selanjutnya, Dinas Kehutanan, pertanian agar segera mencari solusi bagi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Danrem menegaskan kebakaran dapat diatasi dengan ketersediaan alat serta masyarakat yang proaktif membantu dan menginformasikan api, serta sosialisasi bahaya pembakaran hutan.

"Ini bencana yang bisa dicegah, ada yang bakar dan sudah ada yang kita tangkap dengan sistem pengintaian dini hari, dan juga selama ini menjadi kendala kita mengeluarkan anggaran kalau ada kebakaran dengan menunggu naik statusnya baru dana bisa turun," tegasnya.

Rapat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menegaskan beberapa indikasi pembakaran serta faktor angin yang menyulitkan personil darat mendekati titik api termasuk  keterbatasan heli melakukan water bombing karena kabut tebal dan ketersediaan lokasi air terdekat. (ADV/Den)