Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibukota, Ini Permintaan Ketua DPRD
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan Jakarta semestinya tetap menjadi daerah khusus meski nantinya tak menjadi ibu kota negara. Menurut dia status kekhususan Jakarta penting dipertahankan karena selama ini Jakarta menjalankan roda pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya.
Ari W
BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan Jakarta semestinya tetap menjadi daerah khusus meski nantinya tak menjadi ibu kota negara.
Menurut dia status kekhususan Jakarta penting dipertahankan karena selama ini Jakarta menjalankan roda pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya.
"Kalau tidak (jadi daerah khusus), dampak politiknya beda. Akan ada Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2 dan sebagainya. Padahal daerah Jakarta tidak terlalu besar dan padahal penyangganya besar," ucap Prasetyo sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (26/1/2022).
Prasetyo pun mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo yang hendak memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
Riza Patria Sebut Jakarta Tetap Jadi Pusat Perdagangan Setelah Ibu Kota Pindah
Dengan pemindahan ibu kota negara, Prasetyo meyakini hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan di daerah yang jadi ibu kota baru.
Menurut dia, hal itu juga terjadi pada Jakarta tadinya tidak terlihat sebagai metropolitan sebelum berstatus ibu kota negara.
"Sekarang kan kelihatan metropolitan contohnya kawasan dari Thamrin sampai Sudirman. Kemudian dulu kami tidak punya MRT, sekarang minimal Lebak Bulus sampai HI sudah ada, sekarang diteruskan lagi sampai Kemayoran," ucapnya.
Adapun Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sudah resmi disahkan DPR menjadi undang-undang (UU). Hal itu terjadi setelah DPR menyetujui RUU itu dalam rapat paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (18/1/2022).
Presiden Jokowi pun menamai ibu kota baru tersebut dengan nama Nusantara
Sumber: Antara
Editor: Ari
