KPK Periksa Tiga Tersangka Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa Tiga Tersangka Suap Pengesahan RAPBD Jambi
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. (Ist)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil tiga tersangka kasus suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2018.

Tiga tersangka itu terdiri dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Sufardi Nurzain (SNZ) serta dua anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 masing-masing Elhelwi (E) dan Gusrizal (G).

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tiga orang tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus suap tersebut pada 28 Desember 2018.

Ke-13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD (CB), Wakil Ketua DPRD (ARS), dan Wakil Ketua DPRD (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan (Mhd) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing (E), (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Asiang (JFY).

KPK pun pada Kamis (18/7) telah menahan empat tersangka, yakni (Mhd) di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK, (EH) di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, (ZA) di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, dan (JFY) di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. (RED)