KPK Tahan Empat Tersangka Kasus Suap RAPBD Jambi

KPK Tahan Empat Tersangka Kasus Suap RAPBD Jambi
Tersangka ditahan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/7/2019). (Ist)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2018.

"Hari ini, KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap empat orang tersangka dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.L (18/7).

Empat tersangka yang ditahan itu terdiri dari tiga angggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, yakni M di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK, EH di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, dan ZA di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Sedangkan JFY dari unsur swasta ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK pada Kamis memanggil empat orang tersebut dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

"Terhadap para tersangka ini juga diklarifikasi dugaan perbuatan mereka menerima ataupun memberikan uang terkait dengan proses pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018 tersebut," kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus suap tersebut pada 28 Desember 2018.

13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD CB, Wakil Ketua DPRD ARS, dan Wakil Ketua DPRD (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain SNZ dari Fraksi Golkar, C dari Fraksi Restorasi Nurani, TH dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan M dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu ZA selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing E, G, dan EH.

Terakhir dari unsur swasta adalah JFY.

Sebelumnya, KPK telah memproses lima orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. (Red)