LPI Sebut Dua Caleg Terpilih Partai Gerindra Diduga gunakan Ijazah Palsu

LPI Sebut Dua Caleg Terpilih Partai Gerindra Diduga gunakan Ijazah Palsu
Gerindra. (Ist)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Dugaan menggunakan ijazah palsu anggota dewan terpilih mendera Partai Gerindra Jambi. Yaitu anggota dewan terpilih dari Kabupaten Kerinci, Edminuddin dan dari Kabupaten Tebo, Jumarwazi.

Menyikapi hal ini, Lembaga Pengawasan dan Investigasi (LPI) angkat bicara. Dikofirmasi Kamis (29/08) Afriansyah, anggota Investigasi LPI adanya dugaan dewan terpilih dari Partai Gerindra ini secara tidak langsung menciderai Partai Gerindra.

“Partai Gerindra itu terkenal dengan konsistensi politik jujur. Apalagi Ketua partainya, membidangi masalah pendidikan. Oleh karena itu harus diusut dengan sebenarnya oleh aparat yang berwenang,” terang Afriansyah.

Menyikapi ini, pihaknya membuat laporan resmi ke aparat terkait. Untuk Jumarwazi sendiri, pihaknya telah melapor ke Polres Tebo pada 27 Mei 2019 lalu. Dan untuk Edminuddin ke Polda Jambi pada tanggal 25 Agustus 2019 lalu.

Dalam laporannya, Afriansyah menuding Jumawarzi telah melakukan tiga hal. Pertama, memiliki identitas kependudukan ganda. Kedua, menggunakan ijazah palsu. Ketiga, melakukan penipuan gelar akademik.

Menurut Afriansyah, perbuatan Jumawarzi telah melanggar UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 28 ayat 7 yang berbunyi “perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar profesi, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

“Perbuatan itu saya nilai telah melanggar pasal 93 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ancamannya pidananya penjara paling lama 10 tahun dan pidana/atau denda paling banyak Rp 1 miliar,” terangnya.

Sementara soal penipuannya gelar akademik tersebut, dinilai Afriansyah telah melanggar pasal 263 KUHP dengan ancaman paling lama 6 tahun.

Tidak hanya itu berdasarkan investigasi mereka, Jumawarzi juga memiliki Kartu Keluarga yang ganda. Pertama yang diterbitkan Dukcapil Tebo pada tahun 2012. Dalam KK ini, Jumawarzi tertulis hanya tamatan SMA. Sementara pada KK terbitan 2013, pendidikan terakhirnya dicantumkan Sarjana Hukum.

“Lantas KTP-nya bertitel Sarjana Hukum. Ini pula yang tercantum dalam fotokopi C1 dalam pemilu 9 April lalu. Ketika KPU mempertanyakan soal gandanya KK, Jumawarzi beralasan SH adalah singkatan nama orangtuanya,” jelas Afriansyah.

Setelah ditelusuri, menurut Afriansyah, Jumawarzi meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Ibnu Chaldun yang beralamat di Pulo Gebang, Jakarta Timur dengan nomor induk 093103300087. Ijazah itu yang diduga palsu itu oleh Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Agus Hariyadi dikeluarkan pada 20 Agustus 2012.

Masalahnya, Universitas Ibnu Chaldun ada dua versi. Versi yang palsu, alamatnya di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Kini telah berganti menjadi SMP Darus Syifa. Sementara versi asli Universitas Ibnu Chaldun beralamat di Jl. Pemuda I Kav 97 Rawamangun RT 05 RW 02, Jakarta Timur.

Pada pengumuman di situs Kopertis tanggal 29 Maret 2015 bahwa Universitas Ibnu Chaldun ditutup dan dinonaktifkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait kasus jual beli ijazah.

Sepengetahuan Afriansyah, Jumawarzi pernah kuliah di Universitas Batanghari, Jambi pada pertengahan 2012. Namun hanya beberapa bulan, tanpa sebab yang jelas, berhenti begitu saja.

“Tiba-tiba beberapa bulan kemudian, persisnya 20 Agustus 2012, dia sudah bergelar Sarjana Hukum. Kapan dia kuliah?,” ucapnya.

Tidak berbeda dengan Jumawarzi, Edminudin juga diduga menggunakan ijazah palsu. Berdasarkan NIK nomor 1501090502700002 bahwa Edminuddin mencantumkan Gelar Akademik Strata 1 (Sarjana Ekonomi). Sementara berdasarkan data profil riwayat hidup pada tahun 2007 sampai 2011 Edminudin bekerja selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

Tidak hanya itu berdasarkan pengumuman di situs Korpertis tanggal 29 Maret 2015, STIE ADHY NIAGA termasuk dalam daftar Universitas yang di nonaktifkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Sutan Adil Hendra, Ketua Partai DPD Gerindra Jambi saat dikonfirmasi oleh BRITO.ID melalui whatshaap pribadinya, mengatakan sedang melaksanakan rapat dan diperintahkan untuk menghubungi Humas DPD Gerindra Provinsi Jambi.

Humas DPD Gerindra Provinsi Jambi, Nazli via telephone seluler mengatakan,  Gerindra meminta aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara tuntas adanya dugaan tersebut. Gerindra juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memonitor dan melaporkan masalah ini keaparat hukum.

“Karena Gerindra sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Gerindra tidak akan menolerir setiap tindakan kadernya yang melanggar hukum. Jika terbukti bersalah maka Partai Gerindra akan memecat yang bersangkutan,” jawab pria ramah yang akrab disapa Desnat ini. (RED)

Reporter : Dewi Anita