OPINI: Menepis Ilusi Pilkada Berintegritas

OPINI: Menepis Ilusi Pilkada Berintegritas
Andi Arnold. (Istimewa)

Oleh: Andy Arnold*

BRITO.ID, BERITA OPINI - Pengamat Politik, Auri Adham Putro dalam tautan tautan https://brito.id/menanti-pilkada-di-jambi-2020-yang-bersih-integritas-penyelenggara-pemilu-dipertaruhkan, menyampaikan bahwa syarat Pilkada berintegritas mutlak harus didahului dengan penyelenggara Pemilu yang berintegritas pula.

Mengacu kepada ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Ketiga lembaga tersebut menjalankan satu kesatuan fungsi untuk melaksanakan Pemilu. Perlu diingat Pemilu dan Pilkada adalah dua konteks yang berbeda yang diatur produk hukum yang berbeda pula. Penyelenggaraan Pilkada diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sampai saat ini UU tersebut telah dirubah  sebanyak 2 kali.

Dalam UU Pilkada, Penyelenggara Pilkada adalah KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kembali kepada apa yang disampaikan Saudara Auri Adham Putro, konsep Penyelenggara Pilkada yang berintegritas sebenarnya mengandung banyak prasyarat dan syarat yang harus dipenuhi. Pendapat Mendiang Kofi Annan yang disitir beliau merupakan potret besar sebagai indikator penyelenggara Pilkada yang ideal.

Membangun profesionalitas, Lembaga Penyelenggara Pilkada yang kompeten dan kemerdekaan penuh lembaga penyelenggara untuk mengatur pelaksanaan Pilkada yang transparan serta mendapatkan kepercayaan publik. Persoalannya, jalan menuju terpenuhinya indikator tersebut bukan hanya kewajiban penyelenggara  tetapi juga segenap komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada.

Untuk itu, perlu untuk melihat dan memahami penyelenggara dan pemilu yang berintegritas adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan sebagaimana fungsi lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada yang telah diamanatkan undang-undang.

Pertama, teori konsep integritas Pemilu (termasuk Pilkada) memiliki artikulasi yang beragam, seperti Pemilu yang demokratis atau Pemilu yang berkualitas. Dalam konteks Indonesia, kita mengenal istilah LUBER  yang merupakan akronim dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia yang menjadi konsep integritas Pemilu. Lazimnya konsep ini disebut sebagai konsep universal. Sebagai antitesa dari konsep integritas Pemilu kemudian hadir istilah seperti Pemilu yang manipulatif, Pemilu yang direkayasa, Pemilu formalitas-prosedural dan lain sebagainya. R.A Pastor (1999) menggunakan istilah Flawed Election yang bisa diterjemahkan sebagai Pemilu yang salah yaitu ketika partisipasi negara (yang direpresentasikan oleh penyelenggara) tidak mengakomodasi partisipasi warga negara. Sederhananya, Pemilu bisa saja telah memenuhi kerangka demokratis seperti one man one vote akan tetapi tidak memenuhi hak warga negara untuk memperoleh akses informasi penuh terhadap pilihan-pilihan calon yang tersedia.

Termasuk tertutup atau minimnya akses warga negara untuk melakukan gugatan ketika hak-hak demokrasinya dalam Pemilu/Pilkada tidak dipenuhi.
Kedua, konsep integritas Pemilu atau sebaliknya tidak berdiri sendiri.

Penyelenggara yang berintegritas harus disertai dengan peserta dan pemilih yang berintegritas. Pelajaran dasar ilmu politik menekankan pentingnya rekrutmen politik. Dalam perjalanannya, rekrutmen politik bukan hanya menjadi domain partai politik dalam pola kaderisasi maupun penyebaran ideologi serta perebutan kekuasaan. Rekrutmen penyelenggara Pemilu oleh badan-badan resmi negara yang sesungguhnya diisi individu-individu yang dipilih melalui proses politik  harus  dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai integritas pula. Menilik aspek ini, publik memang diuntungkan karena dengan kemudahan akses informasi dan jejaring bertukar informasi memungkinkan untuk ikut melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya ‘malpraktek’ dalam proses-proses dimaksud. Termasuk dalam poin kedua ini adalah penjaringan penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat paling bawah.

Ketiga, Penyelenggara Pemilu/Pilkada yang berintegritas hanya merupakan salah satu aspek. It takes two to Tango yang secara kontekstual dapat diterjemahkan untuk memperoleh Pemilu/Pilkada yang bersih tidak cukup dengan Penyelenggara yang berintegritas tapi juga kandidat dan pemilik suara yang memenuhi nilai-nilai ideal demokrasi. Artinya, tuntutan integritas bersifat menyeluruh bukan hanya kepada penyelenggara tetapi juga komponen-komponen yang terlibat dalam proses Pemilu/Pilkada.

Menepis Ilusi Integritas

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan Pemilu/Pilkada yang bersih bukanlah ilusi. Ianya bisa diwujudkan dengan memenuhi aspek-aspek ideal dari proses demokrasi. Gelombang ketiga Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, akan menjadi momentum yang ideal untuk menunjukan bagaiman Bangsa Indonesia berhasil menjaga transformasi demokrasi yang dimulai sejak tahun 1998. Untuk tujuan tersebut setidaknya ada tiga aspek yang bisa ditawarkan.

Pertama, komitmen dan konsistensi Penyelenggara Pemilu untuk menegakan aturan sebagai rambu-rabu yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Komitmen dimaksud ditunjukkan dengan Menjalankan fungsi normatif dan regulatif secara adil. Konsistensi yang diharapkan adalah memastikan setiap pelanggaran regulasi akan mendapatkan peringatan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, Mendorong partisipasi warga negara dalam ruang publik sebagai alat kontrol penyelenggara Pemilu. Keterlibatan warga negara dalam diskursus ruang publik melalui berbagai media termasuk jejaring sosial dapat diarahkan dan dimanfaatkan sebagai alat untuk kontrol dan evaluasi eksternal. Untuk mencapai tujuan ini, Penyelenggara Pemilu seyogyanya mendorong dan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi, kelompok cendikia atau komunitas-komunitas non pemerintah yang punya kepedulian terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal.

Ketiga, Membuka dan mengupayakan perbaikan-perbaikan saluran komunikasi antara Penyelenggara Pemilu, organ pemerintah, partai politik dan warga negara sebagai pemilik hak suara. Tujuannya untuk meminimalisir adanya masalah-masalah krusial yang berpotensi mengganggu kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada seperti perbaikan mata pilih, akomodasi pemilih disabilitas dan hak-hak politik warga negara lainnya.

Seperti yang disampaikan di atas. Penyelenggara yang berintegritas dan Pemilu/Pilkada yang bersih itu bukan ilusi. Ianya harus menjadi imajinasi bersama yang harus diwujudkan agar proses transisi demokrasi Indonesia tidak hanya berhenti pada keramaian lima tahunan.


*)
Penulis adalah kerani rendahan & Dosen STIA - UMB yang meminati dan mendalami kajian-kajian politik lokal. Alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro