PB HMI Desak DPR dan Pemerintah Rampungkan Revisi Dua RUU Ini: Over Kapasitas Lapas Masalah yang Berulang!

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti mengatakan bahwa kondisi lapas yang terbakar di Blok C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang kelebihan muatan. Lapas yang seharusnya diisi oleh 40 orang per kamar, tetapi ternyata diisi oleh sekitar 120 orang. "Kondisi lapas tentu overkapasitas yang harusnya 900 (orang), saat ini diisi 2.069 orang," ungkap "Tentunya memang tidak bisa dijadikan alasan, tetapi itulah tantangan yang harus kami hadapi," ujar rika.

PB HMI Desak DPR dan Pemerintah Rampungkan Revisi Dua RUU Ini: Over Kapasitas Lapas Masalah yang Berulang!
Nanda Herlambang (ist)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti mengatakan bahwa kondisi lapas yang terbakar di Blok C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang kelebihan muatan.

Lapas yang seharusnya diisi oleh 40 orang per kamar, tetapi ternyata diisi oleh sekitar 120 orang.

"Kondisi lapas tentu overkapasitas yang harusnya 900 (orang), saat ini diisi 2.069 orang," ungkap

"Tentunya memang tidak bisa dijadikan alasan, tetapi itulah tantangan yang harus kami hadapi," ujar rika.

Hal ini juga ditanggapi serius oleh Nanda Herlambang, dirinya mempertanyakan over kapasitas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun Rumah Tahanan (Rutan) menjadi permasalahan yang kerap berulang dan menjadi masalah klasik di Indonesia.

Sebab, hingga saat ini belum menemukan jalan keluar yang efektif untuk mengatasi persoalan over kapasitas lapasa tersebut. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan ini dari hulu hingga hilir melalui usulan dua RUU yang dianggap bisa mengatasi persoalan over kapasitas lapas/rutan ini.

"Over kapasitas lapas memang masalah yang terus berulang. Untuk itu PB HMI mendesak DPR segera dua RUU yang ada di Dalam pembahasan segera dirampungkan agar persoalan over kapasitas lapas dapat segera teratasi," kata Nanda Herlambang, Wasekjen Eksternal Bidang Hukum  dan HAM PB HMI, dalam pers release yang diterima Brito.id, Kamis (9/9).

Dua RUU yang dimaksud yakni Revisi terhadap UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Revisi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

“Harapannya status UU yang kini menjadi RUU di DPR mendesak agar segera dirampungkan pembahasannya dan disahkan menjadi UU untuk mengatasi over kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia," pungkasnya. (red)