Perkumpulan Hijau Menyalahkan Kebijakan Pemerintah Pusat Soal Restorasi Gambut

Perkumpulan Hijau Menyalahkan Kebijakan Pemerintah Pusat Soal Restorasi Gambut
Feri (kanan).

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Direktur Perkumpulan Hijau, Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi, Fery mengatakan ironisnya, sejak awal tahun kemarin sudah ada warning dari BMKG Jambi terjadinya kemarau. 

“Setahu saya, sebelumnya BMKG sudah memberikan warning akan adanya kemarau panjang. Seharusnya semua pihak sudah hati-hati karena lahan gambut itu kalau sudah kering akan mudah terbakar,” tegasnya, Jumat (16/8).

Dia sangat setuju dengan sikap mantan Gubernur Jambi Zumi Zola yang akan merekomendasikan untuk dicabut izin perusahaannya jika kawasan lahannya masih terbakar.

“Kalau masih juga ada kebakaran lahan gambut di kawasan perusahaannya, rekomendasi perizinannya agar dicabut. Tidak bisa diantisipasi dengan nyiram-nyiram kayak sekarang ini,” tukas Feri lagi.

Dia juga tidak menyalahkan pihak TNI, Polri yang bertugas memadamkan api di lahan yang terbakar.

"Kalau hanya ngasih duit, pas ada emergency maka akan terjadi kebakaran terus. Saat ini yang didesak, yo pemerintah daerah karena gagal untuk mengantisipasi karhutla,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Feri juga menyalahkan kebijakan pemerintah pusat dalam hal restorasi gambut, karrna semua sumber kebijakan perizinan yang menyebabkan gambut terbakar semua di pusat.

“Dan presiden juga sudah membentuk BRG untuk mengatasi kebakaran di gambut, seharusnya dikasih kewenangan penuh, jangan hanya jadi bamper dan untuk melepaskan tanggung jawab bila terjadi kebakaran di lahan gambut, sementara kewenangannya masih tetap di Kementerian LHK,” tegasnya.

Feri juga menduga, yang merusak gambut hingga membuat kering dan rentan kebakaran adalah izin konsesi HTi, HPH, dan perkebunan besar kelapa sawit. “Mereka ini yang membuat kanal-kanal untuk membut kering gambut agar bisa ditanamin untuk mengali kayu-kayu dari HPH," ujarnya.

Dari data yang didapat, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi semakin hari semakin meluas. Tercatat sejak Januari – Agustus 2019 terdapat 350 hekatar lahan yang sudah terbakar termasuk lahan milik perusahaan.

Wilayah yang menjadi kawasan terluas karhutla, yakni berada di Kabupaten Muarojambi, lantaran lahannya terdapat gambut. (RED)