PSU Hingga 100 TPS, Mahasiswa Tuntut KPU Sumbar Selesaikan Polemik Pemilu

BRITO.ID, BERITA PADANG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah itu untuk menyelesaikan polemik yang muncul setelah pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019.

Koordinator Pusat BEM Sumbar Hendra Kurniawan di Padang, Kamis (25/4) mengatakan polemik yang muncul ini membuat resah dan memecah masyarakat, salah satunya banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah itu yang mencapai 100 TPS lebih.

“Hal ini tentu menunjukkan kinerja KPU yang buruk sehingga berbagai persoalan ini bermunculan padahal anggaran pemilu ini sangat besar,” katanya.

Selain itu, pihaknya menuntut KPU untuk bertanggungjawab terhadap anggota KPPS yang meninggal atau jatuh sakit, gugur akibat tingginya beban kerja yang mereka jalankan.

"Kita mau ada pertanggungjawaban. Artinya apa, kita tidak mau sistem seperti ini terjadi kembali bahkan dengan adanya pemilu kali ini malah membuat adanya perpecahan di tengah masyarakat kita. kita tidak mau itu terjadi lagi," ujarnya.

Ratusan mahasiswa ini berjalan kaki dari Jalan Khatib Sulaiman ke Kantor KPU Sumbar, mereka membawa replika keranda dan mayat sebagai sarana menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu mereka membawa beragam spanduk dengan berbagai tulisan.

Tulisan itu mulai dari “Luber Jurdil Telah Mati, Ada Apa dengan Pemilu, #Savel Luber Jurdil dan lainnya. Ratusan mahasiswa tersebut ditemui oleh Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai dan mereka menolak karena berharap dapat bertatap muka langsung dengan Ketua KPU Sumbar.

Gebril Daulai mengatakan, di Sumatera Barat ada 16 ribu lebih TPS dan ada sekitar 101 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan hal itu merupakan bentuk koreksi karena ada kesalahan yang dilakukan oleh KPPS.

“Tentu tidak bisa dikatakan KPU gagal karena PSU merupakan sarana koreksi yang disediakan oleh undang-undang,” katanya.

Ia mengatakan. Ketua KPU Sumbar Amnasmen sedang ke luar daerah, namun mahasiswa tetap bersikeras. Mereka juga meminta agar difasilitasi untuk bertemu dengan petinggi KPU pada hari lainnya, yang dinyatakan dengan penandatanganan surat dan tuntutan mahasiswa oleh Gabriel.

"Kami di KPU provinsi sudah ada agenda rekapitulasi di tingkat kecamatan, jadi ketua sedang memantau rekapitulasi di daerah, dan kami lakukan secara bergantian, kata dia. (red)