Refleksi Akhir Tahun Arah Pembangunan Provinsi Jambi: Banyak Janji, Minim Bukti, Krisis Kebijakan

Oleh: Iin Habibi*

Ketua Persatuan Pemuda Melayu Provinsi Jambi

BRITO.ID, BERITA OPINI - Akhir tahun semestinya menjadi momentum evaluasi yang jujur bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Namun yang tampak justru pengulangan pola lama: pidato optimistis, klaim sepihak, dan data seremonial yang tidak berbanding lurus dengan realitas di lapangan. Pembangunan Jambi hari ini lebih banyak bergerak dalam narasi kekuasaan ketimbang menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

 Infrastruktur Dijadikan Alat Pencitraan

Pemerintah kerap menjual proyek infrastruktur sebagai bukti keberhasilan. Faktanya, jalan-jalan strategis provinsi di berbagai kabupaten/kota masih rusak parah dan menjadi pemandangan sehari-hari.

Janji proyek multiyears yang berulang kali digaungkan justru berubah menjadi dalih kegagalan, bukan solusi. Rakyat tidak membutuhkan baliho proyek mercusuar—mereka membutuhkan jalan yang benar-benar bisa dilalui dan menjadi akses penggerak perekonomian.

Pelayanan Kesehatan Gagal Penuhi Hak Dasar

Kondisi pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Raden Mattaher sebagai rumah sakit rujukan provinsi, mencerminkan kegagalan perencanaan anggaran dan tata kelola. Utang obat, alat medis yang tidak berfungsi optimal, serta layanan yang timpang menunjukkan bahwa pembangunan belum berpihak pada keselamatan rakyat.

Ini bukan semata persoalan teknis, melainkan bentuk kelalaian kebijakan yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat.

 Tata Kelola Pemerintahan: Busuk dari Dalam

Sepanjang tahun, publik disuguhi berbagai persoalan serius: dugaan SPJ fiktif, aset daerah yang dikuasai pihak tertentu, korupsi di sektor pendidikan, 13 Pejabat ASN Pemprov Jambi yang surat pengunduran dirinya di palsukan oleh oknum pejabat BKD, hasil audit yang mengendap tanpa tindak lanjut, serta pengawasan internal yang memilih diam.

Birokrasi yang bobrok di pertontonkan, Ketika pelanggaran dibiarkan, pembiaran itu sendiri telah menjadi kejahatan. Diamnya penguasa adalah sinyal pembiaran terhadap korupsi.

Lingkungan Dikorbankan demi Kepentingan Sesaat, Praktik PETI, illegal logging, perusakan kawasan hutan, lubang pasca tambang di biarkan mengangah hingga pembiaran pembangunan stokpile batu bara di kawasan permukiman yang jelas melanggar aturan terus berlangsung tanpa penanganan serius. Pemerintah seolah hadir saat konferensi pers, lalu menghilang tanpa tindakan nyata.

Pembangunan Jambi hari ini merampas ruang hidup dan mencuri masa depan generasi berikutnya demi keuntungan jangka pendek segelintir pihak.

Kritik Dibungkam, Kegagalan Ditutupi, Alih-alih membuka ruang koreksi, kritik publik justru sering dianggap sebagai gangguan stabilitas. Aktivis dan jurnalis dipinggirkan, sementara pejabat berlindung di balik jargon keamanan dan ketertiban.

Padahal pembangunan tanpa kritik adalah jalan lurus menuju penyalahgunaan kekuasaan.

Jambi Tidak Kekurangan Potensi, tapi Kekurangan Kejujuran, Masalah utama pembangunan Provinsi Jambi bukanlah kekurangan sumber daya alam, melainkan krisis integritas dan keberanian memimpin. Selama pejabat lebih sibuk menjaga citra daripada membenahi sistem, selama hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, pembangunan hanya akan menjadi slogan kosong.

Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan perubahan mental kepemimpinan secara mendasar. Tanpa transformasi cara berpikir dan cara kerja, pembangunan hanya akan berputar pada rutinitas administratif, bukan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Reformasi birokrasi bukan lagi jargon, melainkan keharusan. Birokrasi harus keluar dari budaya seremonial, pencitraan, dan proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Arah pembangunan mesti disusun berdasarkan skala prioritas, menjawab persoalan mendasar seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan sumber daya daerah yang adil dan transparan.

Mental kepemimpinan yang lamban, defensif terhadap kritik, dan cenderung menutup diri hanya akan melahirkan kebijakan yang jauh dari aspirasi publik. Sebaliknya, pemimpin yang berani melakukan koreksi, membuka ruang partisipasi, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok akan mempercepat kemajuan daerah.

Jika Pemerintah Provinsi Jambi ingin keluar dari stagnasi, maka perubahan harus dimulai dari atas: kepemimpinan yang berintegritas, birokrasi yang melayani, dan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan pada kepentingan sesaat.

Akhir tahun ini harus menjadi peringatan keras. Jika arah pembangunan tidak dikoreksi secara mendasar, pemerintah Provinsi Jambi sedang membangun ketidakpercayaan rakyat, bukan kesejahteraan.

Sejarah selalu mencatat: kekuasaan yang abai pada suara rakyat akan runtuh oleh kebohongannya sendiri.

Sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H., M.A., “Secepat apa pun kebohongan berlari, kebenaran akan tetap mendahuluinya.”*l Kebohongan rapuh dan sulit dipertahankan, sementara kebenaran memiliki landasan kokoh dan akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, meski membutuhkan waktu. (*)