Seru ! Pemerintah menuntut Prabowo untuk buktikan Markup LRT atau meminta maaf

Juru Bicara PSI Dedek Prayudi menyambut baik langkah Kementerian Perhubungan membuka ke publik biaya pembangunan LRT.

Seru ! Pemerintah menuntut Prabowo untuk buktikan Markup LRT atau meminta maaf

BRITO.ID, JAKARTA - Juru Bicara PSI Dedek Prayudi menyambut baik langkah Kementerian Perhubungan membuka ke publik biaya pembangunan LRT. Langkah tersebut membuktikan bahwa tudingan adanya mark up yang dilontarkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tak berdasar.

"Kemenhub sudah merilis data resmi pembiayaan pembangunan LRT. Apa yang dikatakan Pak Prabowo semua tidak terbukti, alias keliru. LRT Jabodetabek maupun Palembang termasuk yang paling murah dibandingkan negara lain, bahkan di Palembang nomor dua terendah," kata Uki dalam keterangan persnya, Rabu (4/6).

Walaupun demikian, Uki mengakui bahwa LRT Jakarta cenderung lebih mahal, walau bukan berarti ada markup. Pasalnya, dengan tingkat kerumitan lokasi dan jarak yang pendek, LRT Jakarta masih jauh lebih murah dari LRT di Calgary, Kanada.

"Harga ternyata tidak tinggi. Kalaupun LRT Jakarta relatif harganya lebih tinggi harus dilihat dulu kenapa tinggi. Mark up? Korupsi? Jangan-jangan ini kesimpulan novel fiksi," sindir Uki.

Uki menilai bahwa Prabowo telah menyebarkan informasi keliru melalui orasinya. Dia pun menantang mantan Danjen Kopassus ini untuk membuktikan ucapannya dengan data.

"Pak Prabowo, kalau tidak ingin disebut tukang sebar hoax, harus segera klarifikasi pernyataannya, keluakan data yang ia punya. Kalau memang keliru, harus secara jantan meminta maaf," jelas Uki.

"Saya tidak bermaksud mengajari, tapi dalam demokrasi yang maju, konsep check and balance bukan berarti pemerintah bekerja dan oposisi menyinyiri. Dalam konsep ini, pemerintah bekerja, oposisi mengawasi dan mengoreksi," sambung Uki.

Uki mengingatkan oposisi untuk hadir sebagai solusi pembangunan untuk meraih simpati publik. Bukan malah menjadi masalah pembangunan.
"Dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa permasalahan pembangunan untuk hadir sebagai solusi pembangunan, dari situlah simpati publik diraih. Bukan malah jadi masalah pembangunan, orasi tanpa data," tutup Uki.