Developer Keluhkan Lambatnya Jaringan Listrik Perumahan, Manager PLN Bungo: Ditindaklanjuti Sesuai Skala Prioritas
Ari W
BRITO.ID, BERITA BUNGO — Lambatnya pemasangan jaringan listrik di sejumlah kawasan perumahan menjadi perhatian kalangan pengembang atau developer di Kabupaten Bungo, Jambi. Persoalan ini mengemuka di tengah upaya pemerintah mendorong program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi keluhan tersebut, Manager UP3 PLN Bungo, Agus F., menyambut baik rencana audiensi antara pihak developer dan PLN guna memperoleh kejelasan serta mencari titik temu terkait kebutuhan jaringan listrik di kawasan perumahan.
Dalam tanggapannya, Agus menyampaikan bahwa selama ini setiap permohonan pemasangan jaringan listrik untuk perumahan yang masuk selalu didiskusikan dengan pihak pengembang untuk memperoleh kesepahaman bersama.
“Selama ini permohonan jaringan listrik untuk perumahan yang masuk selalu kami diskusikan dengan pengembang terkait agar diperoleh kesepahaman bersama dan akan kami tindak lanjuti sesuai skala prioritas,” demikian tanggapan Manager UP3 PLN Bungo, Agus F.
Ia juga menyambut baik rencana audiensi tersebut agar persoalan yang dihadapi pengembang dan kebutuhan masyarakat dapat dibicarakan secara langsung sehingga diperoleh kejelasan bersama.
Sebelumnya, Muhammad Rajiv, salah seorang developer perumahan di Bungo, menyoroti lambatnya pemasangan jaringan listrik di kawasan perumahan. Menurutnya, kepastian jadwal pemasangan sangat dibutuhkan agar pengembang dapat menyusun rencana pembangunan dan memberikan kejelasan kepada konsumen yang menantikan rumahnya siap dihuni.
Permohonan audiensi dengan PLN Muara Bungo pun telah disampaikan. Pertemuan tersebut direncanakan menjadi ruang dialog untuk membahas kendala yang dihadapi, tahapan pemasangan jaringan, serta kepastian waktu pelaksanaan.
Pernyataan PLN mengenai tindak lanjut berdasarkan skala prioritas menjadi salah satu poin penting dalam persoalan ini. Namun, bagi pengembang dan masyarakat, penjelasan mengenai prioritas tersebut perlu disertai informasi yang lebih terperinci, terutama mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, status permohonan masing-masing perumahan, serta perkiraan jadwal pemasangan.
Kepastian tersebut penting agar developer dapat menyesuaikan tahapan pembangunan, sementara calon penghuni memperoleh gambaran yang jelas mengenai ketersediaan layanan listrik.
Di tengah dorongan pemerintah terhadap penyediaan hunian bagi masyarakat, kesiapan jaringan listrik menjadi bagian penting dari infrastruktur pendukung perumahan. Koordinasi antara PLN, pengembang, dan pemerintah diharapkan mampu mempercepat penyelesaian kendala tanpa mengabaikan aspek teknis dan ketentuan yang berlaku.
Audiensi yang direncanakan diharapkan tidak hanya menjadi ajang penyampaian keluhan, tetapi juga menghasilkan kesepakatan mengenai langkah tindak lanjut dan kepastian informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Dengan demikian, kebutuhan jaringan listrik di kawasan perumahan Kabupaten Bungo diharapkan dapat ditangani secara terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
(*/Dre)
