Tak Penuhi Administrasi, Ranperda RTRW Kabupaten Batanghari Ditunda

Tak Penuhi Administrasi, Ranperda RTRW Kabupaten Batanghari Ditunda

BRITO.ID, BATANGHARI -  Revisi Ranperda Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditunda penyetujuannya oleh DPRD Batanghari. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Batanghari, Adisoen pada paripurna, kemarin (06/09/18).

"Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2013 tentang RTRW ditunda untuk di bahas hingga masa sidang selanjutnya," katanya. 

Ditundanya pembahasan Ranperda tersebut karena tidak terpenuhinya beberapa berkas administrasi, yakni usulan ranperda tersebut tidak ada melampirkan hasil peninjauan kembali.

Sesuai dengan amanah Peraturan Mentri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah, sebelum ranperda RTRW diusulkan terlebih dahulu harus dilakukan peninjauan kembali.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Batanghari M Mahdan SKom menyampaikan akan membahas kembali diwaktu yang akan datang. "Akan kita bahas, dengan catatan syarat-syarat yang ditetapkan harus dilengkapi," ujar Mahdan. 

Sementara itu, menurut Mula P Rambe Kepala Bagian Hukum Setda Batanghari, sebelumnya Pemkab telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW tersebut.

Namun sampai dengan pembahasan Ranperda tersebut dilakukan peninjauan yang dilakukan belum selesai. "Melalui tim Peninjauan Kembali (PK) RTRW Batanghari telah dilakukan peninjauan. Dan peninjauan tersebut belum selesai dilaksanakan dan akan kita lanjutkan kembali," ujar Rambe.

Selain menunda Ranperda tentang RTRW tersebut, DPRD Batanghari juga menolak pemekaran Kecamatan Pemayung. Sebab ecamatan pemayung tidak memenuhi syarat mutlak dilakukannya pemekaran.

Kontributor: Syahreddy