Target PAD Sarolangun Menurun, Ini Penjelasan BPPRD

Target PAD Sarolangun Menurun, Ini Penjelasan BPPRD
Kepala BPPRD Sarolangun Zaidan (Arfandi S/BRITO.ID)

BRITO.ID, BERITA SAROLANGUN - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2020 ini menargetkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan Retribusi daerah lebih kurang mencapai Rp 23 miliar.

Jumlah tersebut jika dibandingkan pada tahun 2019 yang lalu, target yang ingin dicapai oleh BPPRD Sarolangun mengalami penurunan, karena tahun lalu BPPRD menargetkan PAD ini sebesar Rp 40 miliar lebih.

"Target kita tahun 2020 ini ada Rp 23 miliar, PAD dikelola oleh kami, PAD 12 pajak dan beberapa retribusi. Waktu 2019, kita kan menargetkan penerimaan PAD itu dari BPHTB paling besar, tapi melihat potensi kedepan tidak mungkin lagi sebanyak itu, maka kita turunkan menjadi Rp 5 miliar, maka target kita tahun ini menjadi 23 miliar," kata Zaidan Kepala BPPRD Sarolangun (10/2/2020).

Ia juga menjelaskan bahwa dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2020, target yang akan dicapai hanya lebih kurang Rp 1,5 Miliar. Sedang objek pajak yang paling besar ditargetkan itu hanya dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPK) dari PLN. Pajak PPJ ini, pada tahun 2019 kemarin pihaknya mengalami over target, dari besar target hanya sebesar Rp 9 Miliar, terealisasi sebesar Rp 10,5 miliar dari jumlah total realisasi PAD tahun 2019 sebesar lebih kurang 50 persen.

"Yang paling banyak dari PPJ tahun ini sebesar hampir Rp 12 miliar, karena listrik sekarang sudah masuk ke kecamatan Batangasai, boleh dikatakan desa kan sudah teraliri listrik, kemudian ada peningkatan daya di kota besar, itu pertimbangan kita," katanya.

Lalu, untuk mencapai target Rp 23 miliar dalam hal PAD yang dikelola BPPRD ini, bagaimana Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun ini untuk memaksimalkan PAD ini. Menurut Zaidan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai Langkah-langkah dengan melakukan kerja sama dengan semua lini, diantaranya kerja sama dengan PLN. Kerja sama ini sudah terlaksana sejak tahun lalu, buktinya baru-baru ini Bupati Sarolangun Cek Endra menerima penghargaan dari pihak PLN.

"Kita juga sudah membuat surat kepada camat, agar setiap berurusan pelayanan publik, itu harus menyertakan bukti lunas PBB dan PLN," katanya.

Kedua, BPPRD bekerja sama dengan BPN dalam aplikasi Cost to cost. Yakni aplikasi khusus PBB dan BPHTB. Ketika ada data masuk ke BPN, maka perolehan pajak sudah dapat langsung. Ketiga, pihaknya kerja sama dengan Kantor Pos, Bank Jambi dalam hal membayar PBB dan pajak lainnya, tahun ini pihaknya mulai ada aplikasi di kantor pajak ini dalam meningkatkan pelayanan e-banking. Keempat, pihaknya melakukan Kerja sama dengan kejari, serta membuat tim gabungan penertiban pembayaran pajak terdiri dari TNI/Polri dan juga tim internal Pemkab sebagai tim pengendali.

"Kami akan meningkatkan pelayanan di kantor ini, alhamdulillah selama ini kami dapat penghargaan dari wajib pajak, kemudian kami juga akan kerja sama kawan-kawan LSM dan wartawan, dalam sumber informasi tentang wajib pajak. Kemudian juga kita akan meningkatkan kuantitas dan kualitas penagihan pajak dan retribusi, oleh staf kami. Serta kita akan melakukan sosialisasi," katanya.

Penulis: Arfandi S

Editor: Rhizki Okfiandi