Temui Menkeu Purbaya, Gubernur Al Haris Sampaikan Keluhan Daerah Terkait Penurunan TKD
Ari W
BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Gubernur Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Al Haris, melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas masalah Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan signifikan, bertempat di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (07/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah merasakan dampak besar akibat menurunnya nilai TKD yang dikirim dari pusat ke daerah.
“Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah sangat luar turunnya,” ujar Al Haris.
Menurutnya, penurunan TKD ini telah mempengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), operasional belanja, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK.
“Daerah tentu banyak orang yang merasakan dampak dari TKD, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya.Operasional belanja pegawai sangat besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” jelasnya.
Al Haris menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“Ini luar biasa berdampak pada APBD kami di tahun 2026 ke depan. Maka dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan di daerahnya,” ungkapnya.
Ia menilai, tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang menggantungkan keuangan pada dana transfer pusat.
“Kita akui 2026 berat sekali memang bagi teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Ini berdampak luar biasa,” ujarnya.
Meski begitu, Al Haris menyambut baik tanggapan Menteri Keuangan yang berjanji akan melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD pada tahun 2026.
“Pak Menteri berjanji pada tahun 2026 akan ada evaluasi lagi APBN dan APBD ke daerah,” katanya.
Sebagai penutup, Al Haris menekankan pentingnya keseimbangan fiskal untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.
"Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD-nya kecil dan banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan," tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi wadah penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi agar kebijakan fiskal pusat tetap berpihak pada kerinduan pembangunan di daerah.
Adapun para Gubernur yang hadir pada audiensi dengan Menteri Keuangan tersebut diantaranya adalah:
1. Jambi
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Utara
4. Kep. Bangka Belitung
5. Banten
6. Kepulauan Riau
7. Jawa Tengah
8. Sulawesi Tengah
9. Maluku Utara
10. Sumatera Barat
11. DI Yogyakarta
12. Papua Pegunungan
13. Bengkulu
14. Aceh
15. Sumatera Utara
16. Lampung
17. Sulawesi Selatan
18. NTB
(ribut)
