Wawako Jambi Buka Pelatihan Program Kotaku
Ari W
BRITO.ID, BERITA JAMBI - Wakil Wali Kota Maulana membuka pelatihan dalam rangka program kota tanpa kumuh (Kotaku), Rabu (25/9/2019).
Acara yang berlangsung di ruang pola Kantor Walikota Jambi ini, dihadiri Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Azna Legawati dan Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Jambi, Masrizal.
Dalam sambutannya, Maulana menyampaikan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam menata kawasan kumuh. Ini dilakukan kata Maulana, untuk meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan perekonomian warga.
"Dengan ditatanya kawasan kumuh dalam kota, maka akan mengangkat martabat warga. Selanjutnya, dari sisi kesehatan warga juga meningkat," katanya.
"Pada akhirnya, warga dengan kualitas hidup yang lebih sehat, maka menjaga perekonomian keluarga. Anak dapat sekolah dengan nyaman dan si orang tua dapat bekerja dengan baik," ujar Maulana.
Maulana menambahkan, yang disasar adalah 34 titik daerah yang kumuh. Masing-masing ada yang Rp1 miliar, Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar.
"Tergantung dari tingkat yang akan dibangun. Harapannya dengan perbaikan kawasan kumuh ini mempunyai dampak yang sangat luas dalam rangka program penanggulangan kemiskinan secara umum," katanya.
"Karena dengan perbaikan lingkungan, maka akan menurunkan angka kesakitan. Kalau angka kesakitan menurun, maka untuk anak-anak sekolah prestasi akademiknya bisa meningkat bagi para angkatan kerja ayah ibunya yang bekerja produktivitasnya akan meningkat Karena jarang sakit," jelasnya.
Selanjutnya Maulana berharap, kegiatan ini juga diikuti dengan inkubasi bisnis. Bagaimana warga masyarakat itu ditingkatkan pendapatannya secara ekonomis, dengan memberikan akses permodalan dengan bagi hasil yang sangat rendah.
"Kemudian juga kita harus memproteksi hasil usahanya untuk dikirimkan kepada swalayan-swalayan yang ada di kota Jambi. Karena kita mempunyai prinsip adalah partisipatoris," ujarnya.
"Jadi harus bermuara pusatnya itu adalah masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat sebagai center kegiatan dan diajak masyarakat berpartisipasi."
"Yang kedua kita harus memberikan peluang untuk meningkatkan potensi. Kita juga harus empowering, pemberdayaannya potensi-potensi yang ada harus dikaji."
"Dan yang ketiga kalau kita sudah dikasih peluang, kita harus protektif, UMKM kita proteksi. Kalau tidak dia akan bersaing dengan pengusaha besar. Tentu tidak Imbang, maka pemerintah hadir memberikan proteksi dengan mewajibkan hasil-hasil dari UMKM, produk masyarakat dimasukkan ke swalayan dan supermarket," pungkasnya.
Sebelumnya, Azna dalam sambutannya mengatakan, pembangunan infrastruktur selain meningkatkan ekonomi riil, juga telah menyerap tenaga kerja yang cukup besar.
Dan keterlibatan masyarakat khususnya kegiatan Padat Karya, tugas pembangunan infrastruktur pemukiman masih akan terus dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan kualitas antar wilayah, antara kawasan penanganan permukiman kumuh dan pendapatan masyarakat.
"Saya mengimbau semua pihak dapat saling mendukung dan mewujudkan infrastruktur berkualitas. Melalui kepedulian dengan pola pengawasan yang transparan dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan," ujarnya.
"Keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam membentuk pembangunan ini sangat penting, baik itu dalam segi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan yang berkelanjutan," jelasnya.
Azna menambahkan, program ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 dan dirancang untuk memperkuat Pemerintah Daerah dalam hal ini aparatur Kelurahan.
Dan memberdayakan masyarakat sebagai bagian terutama untuk pengurangan kawasan kumuh di daerah perkotaan dalam kurun waktu 2016-2020. (Dewi/adv)
