8 Saksi Dihadirkan JPU, 3 Terdakwa Korupsi Dana Bencal Kerinci Ini Hanya Bisa Mengangguk

Sebanyak 8 orang saksi, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sungai Penuh, dalam kasus dugaan korupsi Dana Bencana Alam (Bencal) Kabupaten Kerinci, di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi.

8 Saksi Dihadirkan JPU, 3 Terdakwa Korupsi Dana Bencal Kerinci Ini Hanya Bisa Mengangguk
Proses Persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi (Hendro/BRITO.ID)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Sebanyak 8 orang saksi, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sungai Penuh, dalam kasus dugaan korupsi Dana Bencana Alam (Bencal) Kabupaten Kerinci, di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi.

Berbeda dari sidang sebelumnya, kali ini ketiga terdakwa, yakni Saiful Efrijal, Wardodi Arya Putra dan Asril, dihadirkan langsung ke persidangan, didampingi 8 orang Penasehat Hukumnya. 

Di persidangan para saksi dimintai keterangan, terkait keterlibatan para terdakwa. Para saksi antara lain pihak kontraktor, anggota Pokja, dan pegawai Dinas PUPR Kerinci.

Para saksi pun menjelaskan, peran-peran para terdakwa dalam kasus ini. Terutama terkait proses pelelangan, dan proses pengerjaan proyek Tahun 2017 tersebut.

Damsir, salah seorang saksi yang merupakan Direktur PT. manjada Wajada
menerangkan keterkaitan dengan pekerjaan jalan karena perusahaanya ikut digunakan. 

Menurutnya, perusahaan miliknya tersebut mati dan diperpanjang oleh terdakwa Wardodi. Sehingga perusahaannya ikut melakukan penawaran oleh Wardodi melalui via telpon.

"Sir, saya mau pinjam perusahaan untuk pendamping," sebut saksi menirukan perkataan Wardodi.

Hanya saja, Damsir mengaku tidak mengetahui, bagaimana cara ikut penawaran lelang tersebut. 
 
Menanggapi keterangan saksi, para terdakwa pun tak banyak membantah. Sambil mendengarkan saksi, sesekali terdakwa berbisik-bisik kepada Penasehat Hukumnya.  

Sidang yang berlangsung hingga sore ini, dibagi menjadi beberapa tahapan, dikarenakan banyaknya saksi yang dihadirkan.

Oleh jaksa, para terdakwa dinyatakan telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Pungut Mudik, Sungai Kuning pada BPBD Kabupaten Kerinci. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat oleh BPKP perwakilan Provinsi Jambi, negara dirugikan hingga mencapai Rp. 473.083.924,55.

"Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) junto, pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) undang - undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang - undang nor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 Kuhpidana junto, pasal 64 ayat (1) Kuhpidana," kata Jaksa Manto.

Penulis: Hendro Sandi

Editor: Rhizki Okfiandi