Antrian BBM Mengular di Bungo, Tokoh Masyarakat Pertanyakan Klaim Stok dan Dugaan Permainan?
Ari W
BRITO.ID, BERITA BUNGO – Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Bungo sejak 21 hingga 23 Desember 2025 memicu keresahan masyarakat. Kondisi tersebut dilaporkan secara resmi dalam Laporan Kejadian Penting (LKP) Sementara oleh BPH Migas melalui perwakilannya, Hasbi, terkait antrean konsumen BBM gasoline di SPBU 24.372.44 yang berada di pusat Kota Muara Bungo.
Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa antrean terjadi akibat pengalihan konsumen dari SPBU 24.372.28 yang sebelumnya mengalami insiden kebakaran, ditambah keterlambatan suplai BBM akibat keterbatasan armada mobil tangki serta kondisi stok regional yang kritis di wilayah Jambi.
Namun demikian, penjelasan tersebut justru memantik pertanyaan kritis dari tokoh masyarakat Kabupaten Bungo sekaligus akademisi, H. Andriansyah, SE, M.Si. Ia menilai, narasi kelangkaan BBM yang dikaitkan dengan kebakaran satu SPBU tidak sepenuhnya logis dan berpotensi menutup persoalan yang lebih besar.
“Pertanyaannya sederhana, apakah BBM di Bungo benar-benar habis atau sebenarnya stok ada tapi belum disalurkan? Kalau stok dikatakan ada dan sudah dipesan, mengapa di lapangan masyarakat harus antre berjam-jam bahkan membeli BBM eceran dengan harga sangat mahal?” tegas Andriansyah.
Ia menyoroti fakta di lapangan bahwa harga BBM eceran di Kabupaten Bungo melonjak hingga Rp25 ribu per liter, padahal daerah ini tidak sedang mengalami bencana besar seperti banjir atau longsor yang mengganggu distribusi secara total.
“Bandingkan dengan Aceh yang sedang dilanda musibah besar, harga eceran di sana memang tinggi karena kondisi darurat. Tapi Bungo ini tidak dalam kondisi darurat nasional, tidak terisolasi, tidak lumpuh distribusinya. Jadi kenaikan harga sampai Rp25 ribu per liter itu aneh dan patut dipertanyakan,” ujarnya.
Menurutnya, jika kelangkaan hanya disebabkan oleh kebakaran satu SPBU, seharusnya pengalihan suplai ke SPBU lain dapat berjalan normal tanpa memicu kepanikan publik dan lonjakan harga di tingkat eceran. Ia menduga ada persoalan tata kelola distribusi, pengawasan, bahkan potensi permainan di lapangan.
“Kalau alasannya hanya kebakaran satu SPBU, itu tidak menyambung. Ini memunculkan dugaan kuat ada distribusi yang tidak beres atau ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan,” kata Andriansyah.
Ia juga meminta agar BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pengendalian antrean, tetapi juga melakukan audit terbuka terhadap distribusi BBM di Kabupaten Bungo, termasuk menelusuri jalur distribusi, stok riil, dan praktik penjualan di tingkat pengecer.
“Jangan sampai masyarakat jadi korban kepanikan yang diciptakan oleh sistem distribusi yang tidak transparan. Negara harus hadir, bukan hanya menjelaskan, tapi memastikan tidak ada permainan,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam LKP disebutkan bahwa BPH Migas dan pihak terkait telah mengerahkan 19 armada mobil tangki tambahan serta memprioritaskan suplai ke SPBU sekitar lokasi insiden, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat untuk pengendalian antrean. Namun di tengah kondisi tersebut, pertanyaan publik soal kelangkaan dan lonjakan harga BBM di Bungo masih terus menguat dan menuntut jawaban yang lebih terbuka dan akuntabel.
(Ari Widodo)
