Bansos Rp 17 Miliar di Muarojambi Belum Disalurkan, Plt Kadinsos: Insha Allah Sebelum Lebaran

Dana sejumlah Rp17 milliar sudah dianggarkan darI APBD Muarojambi melalui refocusing dan realokasi yang diperuntukkan bagi bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 di Muarojambi

Bansos Rp 17 Miliar di Muarojambi Belum Disalurkan, Plt Kadinsos: Insha Allah Sebelum Lebaran
Ilustrasi

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Dana sejumlah Rp17 milliar sudah dianggarkan darI APBD Muarojambi melalui refocusing dan realokasi yang diperuntukkan bagi bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 di Muarojambi.

Namun hingga kini, Bansos tersebut belum terealisasi dan belum sampai ke masyarakat. Padahal bantuan tersebut tentu sangat dinanti oleh masyarakat mengingat banyak yang kehilangan mata pencaharian akibat dampak Covid-19 ini. Pihak terkait beralasan tengah melakukan pendataan yang akurat agar tepat sasaran.

"Masih dilakukan pendataan, Insha Allah sebelum lebaran ini akan dicairkan," kata Plt Kepala Dinas Sosial dan PPA Muarojambi Rossa Budi Chandra Selasa (12/5/20).

Saat ini bantuan tersebut sangat dinantikan masyarakat terdampak. Memang ada beberapa bagian masyarakat yang sudah menerima bantuan yang bersumber dari dana desa.

Bantuan ini sudah mulai direalisasikan dan sedikit membantu beban masyarakat di tengah dampak pandemi Corona yang saat ini tengah melanda. Seperti yang disalurkan oleh desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah untuk Dana Desa sudah ada yang menyalurkannya, pertama kali oleh desa Tunas Baru. Ada kurang lebih sebanyak 154 Kepala Keluarga yang terdampak covid-19 ini menerima dengan jumlah Rp600 ribu perKK-nya, dan akan diberikan sebanyak tiga kali atau tiga bulan," sebut Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muarojambi Raden Najmi.

Tentu perlu pendataan yang valid  agar bantuan ini tidak tumpang tindih antara bantuan dari pemerintah pusat, provinsi kabupaten hingga yang dikucurkan melalui dana desa. Najmi mengimbau  bagi warga yang sudah mendapat bantuan dari Dana Desa diharapkan tidak lagi menerima bantuan dari sumber lain seperti dari APBD maupun bantuan dari pusat.

"Kita harapkan bantuan dari pusat atau juga dari apbd kabupaten segera dicairkan, agar semua warga yang berhak menerima bantuan ini dapat merasakannya. Kalau hanya dari Dana Desa saja, takutnya warga yang tidak dapat bakal melakukan protes," tandasnya.

Penulis: Raden Romi

Editor: Rhizki Okfiandi