Baru Bebas dari Lapas, Eks Bupati Cantik Usai Ditangkap KPK Lagi Begini Emosinya...

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, mengamuk. Emosinya bergejolak karena ditangkap KPK lagi setelah bebas dari lapas. Sri Wahyumi bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman dalam perkara suap-menyuap terkait revitalisasi pasar di wilayahnya. Namun, dia ditangkap lagi oleh KPK.

Baru Bebas dari Lapas, Eks Bupati Cantik Usai Ditangkap KPK Lagi Begini Emosinya...
Sri Wahyumi. (Istimewa)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, mengamuk. Emosinya bergejolak karena ditangkap KPK lagi setelah bebas dari lapas.

Sri Wahyumi bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman dalam perkara suap-menyuap terkait revitalisasi pasar di wilayahnya. Namun, dia ditangkap lagi oleh KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan Sri Wahyumi seharusnya dihadirkan dalam konferensi pers KPK. Namun, karena emosinya sedang tak stabil, akhirnya Sri Wahyumi tidak ditampilkan.

"Tidak bisa menampilkan tersangka karena berupaya menyampaikan tapi kemudian, setelah akan dilakukan penahanan, keadaan emosi tidak stabil. Kami tidak bisa menampilkan yang bersangkutan," ucap Ali di KPK, Kamis (29/4/2021).

Ali memastikan semua syarat penahanan atas Sri Wahyumi sudah dipenuhi. Dalam kasus ini, Sri Wahyumi diduga menerima gratifikasi Rp 9,5 miliar proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2014-2017.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo pada 2019, yang sebelumnya juga menjerat Sri Wahyumi. Sri Wahyumi pun langsung ditahan KPK.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan tersangka SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip) sebagai tersangka," ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto.

Karyoto lantas menjelaskan duduk perkara yang menjerat Sri Wahyumi. Berikut penjelasannya:

- Sejak Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019, Sri Wahyumi berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu John Rianto Majampoh selaku Ketua Pokja tahun 2014 dan 2015, Azarya Ratu Maatui selaku Ketua Pokja tahun 2016, dan Frans Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017.

- Sri Wahyumi juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang.

- Selain itu, Sri Wahyumi diduga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut.

Uang yang diduga sudah diterima Sri Wahyumi sejumlah Rp 9,5 miliar. Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Perkara ini adalah kali kedua SWM ditetapkan sebagai tersangka. Meski secara waktu, perkara kedua ini lebih dulu dilakukan oleh SWM. Pengembangan perkara ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh perkara yang berasal dari kegiatan tangkap tangan," kata Karyoto.

KPK mengatakan penahanan kembali terhadap Sri dikarenakan ada kelemahan pada sistem OTT (operasi tangkap tangan). Karyoto menjelaskan saat itu KPK masih memiliki bahan-bahan lain terkait perkara untuk dikembangkan. Namun hal itu tertahan karena keterbatasan OTT.

"Inilah salah satu kelemahan kalau kita melakukan OTT. Waktu itu kita punya batas waktu hanya 60 hari ya kemarin-kemarin. Ketika kita sedang melakukan penahanan orang, maka segera mungkin berkas perkara diselesaikan," katanya.

"Nah, pada saat itu sebenarnya masih banyak bahan yang bisa dikembangkan untuk dilihat perkaranya apa, apakah dalam hal pengadaan barang dan jasa atau dalam hal apa," sambung Karyoto.

Sumber: detikcom
Editor: Ari